Koni galang donasi untuk atlet lewat 97080

Dalam program ini kita hanya mendapatkan Rp100/SMS. Memang kecil. Tapi jika satu hari ada jutaan yang mengirimkan SMS maka hasilnya akan kelihatan

Jakarta (ANTARA News) - Minimnya dana yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia dari pemerintah membuat lembaga olahraga nasional itu bergerak cepat melalui program SMS KONI Donasi lewat nomor 97080.

Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman di Jakarta, Kamis mengatakan, penggalangan dana itu mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet Indonesia khususnya Olimpiade 2016, SEA Games 2017 dan Asian Games 2018.

"Kedepannya program ini juga akan memberikan kesejahteraan bagi para pelaku olahraga," katanya di sela peluncuran SMS KONI Donasi (KD) di Kantor KONI Pusat Senayan, Kamis.

Demi merealisasikan program tersebut, KONI ternyata sudah mendapatkan dukungan dari dua operator seluler yaitu Telkomsel dam XL. Sedangkan sebagai marketing opersional dikendalikan oleh PT Estormtek Indonesia.

Selain itu, PT Estormtek Indonesia juga menggandeng PT Modern Indonesia (7 Eleven) dengan memberikan promo spesial untuk para donatur yang telah memberikan donasi melalui SMS dan PT GF Indonesia (EAGLE) memberikan dukungan dalam program peluncuran SMS KD.

"Melalui program KD ini kami berharap seluruh tugas yang diemban sebagai satu-satunya induk organisasi olahraga dalam membina dan meningkatkan prestasi atlet dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna," kata Tono menambahkan.

Adapun cara untuk mengirim donasi adalah dengan kirim SMS dengan kode KD spasi 711 ke 97080 dengan tarif Rp2.200/SMS atau kirim SMS dengan kode REG spasi OLG ke 97080 dengan tarif Rp1.100/SMS untuk mendapatkan mingguan berita dan foto atlet Indonesia.

"Dalam program ini kita hanya mendapatkan Rp100/SMS. Memang kecil. Tapi jika satu hari ada jutaan yang mengirimkan SMS maka hasilnya akan kelihatan," kata mantan Ketua Satlak Prima itu.

Tono menjelaskan, demi transparansi keuangan yang didapat dari donasi pihaknya akan menggandeng BPK dan KPK. Selain itu juga akan mengandeng auditor independen maupun auditor yang sudah dimiliki saat ini.