Hendardji tawarkan keahlian strategi bila pimpin KPK

Jakarta (ANTARA News) - Calon pimpinan KPK Hendardji Soepandji menawarkan keahliannya di bidang strategi bila memimpin lembaga penegak hukum tersebut.

"Kontribusi saya adalah strategi yang pertama kali dikembangkan dunia militer, karena tidak cukup aspek teknik dan taktik untuk memberantas korupsi. Korupsi sudah terjadi puluhan tahun, untuk memberantas korupsi, dibutuhkan strategi jangka pendek, sedang dan panjang. Tidak mungkin penyakit korupsi diberantas serta merta, untuk itu perlu strategi seluruh komponen bangksa mulai dari penangkalan, penindakan, penguatan lembaga," kata Hendarji dalam tes wawancara di gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Selasa.

Hendraji menjadi peserta kedua yang mengikuti tahap seleksi wawancara pada hari ini.

Meski mengklaim memiliki strategi pemberantasan korupsi apalagi dengan pengalamannya sebagai Asisten Pengamanan (Aspam) Kepala Satuan Angkatan Darat 2008-2010 tersebut tidak menyebutkan strategi untuk mengatasi kasus korupsi di militer yang bersentuhan dengan sipil.

Terkait sentimen kompetisi lembaga penegak hukum seperti Polri dan KPK, Hendarji juga hanya berupaya untuk membangun komunikasi.

"Kami akan terus membangun komunikasi yang baik dan egalitier baik polisi dan kejaksaan, jadi tidak melihat kompetisi antarinstansi tapi koordinasi antarinstansi," tambah Hendarji.

"Jadi komunikasi belum baik dan egaliter selama ini? Kan kalau sudah saling menjadikan tersangka sudah egaliteir?" tanya anggota pansel Harkristuti Harkrisnowo.

"Belum terjalin tapi kami akan membangun komunikasi yang kondusif. Selanjutnya juga akan memprioritaskan kasus-kasus besar, seperti grand corruption karena KPK punya kewenangan besar tapi personil sedikit, maka KPK akan mengubah strategi. Pelayanan umum seperti Tanjung Priok, bandara Soekarno Hatta menjadi prioritas pengawasan dan penindakan," jelas Hendardji.

Hendarji yang memiliki kekayaan sebesar Rp32,18 miliar dan 405.537 dolar AS tersebut juga mengonfirmasi mengenai kepemilikan motor gede yang tidak masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Moge sudah didaftarkan, tapi terlambat melaporkan karena BPKP hilang jadi harus melapor ke polisi, dan BPKB baru keluar 2014 dan sudah dilapor ke KPK, selama hilang juga sudah membayar pajak," ungkap Hendardji.

Pada hari ini ada tujuh orang yang mendapat giliran tes wawancara yaitu Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi KPK), Hendardji Soepandji (Presiden Karate Asia Tenggara SEAKF), Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI), Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK), dan Laode Muhamad Syarif (Lektor FH Universitas Hasanudin), Moh Gudono (Ketua Komite Audit UGM), Nina Nurlina Pramono (Direktur Eksekutif Pertamina Foundation).