... istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan...Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan Presiden Joko Widodo harus mampu mengembalikan istana sebagai sumber solusi bangsa, terutama dalam menghadapi dua tantangan saat ini.
Ada dua istana sebagai lambang pemerintahan di Indonesia yang keduanya ada di Jakarta, yaitu Istana Merdeka dan Istana Negara, yang di dekatnya terdapat Kantor Presiden.
"Karena istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan," kata Susatyo, di Jakarta, Minggu.
Tantangan pertama, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang bisa menyelenggarakan Pilkada yang jujur, bersih dan aman di 269 kita dan kabupaten karena menjadi pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia.
Menurut dia, tantangan kedua, tantangan eksternal dipicu ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama ekonomi dunia, China dan Amerika Serikat, yang membuat depresiasi rupiah makin melebar.
"Karena istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan," kata Susatyo, di Jakarta, Minggu.
Tantangan pertama, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang bisa menyelenggarakan Pilkada yang jujur, bersih dan aman di 269 kita dan kabupaten karena menjadi pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia.
Menurut dia, tantangan kedua, tantangan eksternal dipicu ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama ekonomi dunia, China dan Amerika Serikat, yang membuat depresiasi rupiah makin melebar.
Sejak reformasi bergulir pada 1998, rupiah meluruk di tingkat hampir Rp14.000 per dolar Amerika Serikat.
"Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah, hanya presiden yang tahu. Namun, upaya itu menjadi keharusan karena ada dua tantangan yang cukup serius," ujarnya.
Perombakan kabinet, menurut dia, juga masih belum mampu mengatrol kinerja pemerintahan secara berarti.
"Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah, hanya presiden yang tahu. Namun, upaya itu menjadi keharusan karena ada dua tantangan yang cukup serius," ujarnya.
Perombakan kabinet, menurut dia, juga masih belum mampu mengatrol kinerja pemerintahan secara berarti.
Dia mengulas persinggungan antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, serta Menteri BUMN, Rini Soemarno. Belakangan persinggungan itu meredup.
Dia menilai Jokowi harus bisa memulihkan kepercayaan rakyat dan pebisnis pun investor dari mana saja. Pemerintah masih harus memberi bukti nyata akan soliditas kabinet.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
