APPTHI genjot akreditasi prodi hukum songsong MEA 2018

Makassar (ANTARA News) - Asosiasi Pendidikan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menggenjot akreditasi program studi hukum menjelang pemberlakuan Masyarakat Eropa (MEE) bidang hukum pada 2018.

Ketua Umum APPTHI, Dr Laksanto Utomo mengemukakan hal itu di Makassar, Sabtu, disela-sela seminar nasional pimpinan Perguruan Tinggi Hukum se-Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muslimin Indonesia (UMI).

Laksanto mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan memantapkan pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Hukum sebagaimana diamanatkam pasal 14 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomer 87 Tahun 2014 tentang akreditasi program studi.

Menurut Laksanto, upaya akreditasi program studi hukum pada sejumlah perguruan tinggi mesti terus diupayakan karena yang terakreditasi A masih sangat kurang padahal saat MEA mereka mesti bersaing dengan tenaga dari luar negeri.

"Di Kopertis lX saja 70 persen program studi hukum belum terakreditasi B. Sedangkan di Sulawesi Selatan yang terakreditasi A hanya Fakultas Hukum Univetsitas Hasanuddin dan Universitas Muslimin Indonesia," katanya.

Laksanto mengatakan saat ini ada 250 perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi hukum dan perlu dilakukan akreditasi namun LAM hukum saat ini belum terbentuk sehingga nantinya perlu sinergi antara LAM dan Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Penasehat APPTHI, Dr Tomi Hendra Purwaka mengatakan pembentukan LAM hukum merupakan mandat undang-undang sehingga kalau nanti berhasil berarti pemerintah berhasil menberdayakan perguruan tinggi.

Sementara Ketua Asosiasi Profesi Hukum Indonesia, Dr Ahmad Sudiro mengatakan keberadaan asosiasi hukum diharapkan bisa bersinergi untuk meningkatkan kompetensi profesi di bidang hukum.

"Sertifikasi ini untuk fresh graduate lulusan FH. Kami fokus dulu ke S1 supaya mereka kalau lulus selain mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikat kompetensi," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara tersebut.

Dekan Fakultas Hukum UMI, Dr Muh Syarif Nuh SH MH membenarkan di Sulawesi Selatan baru S1 FH Unhas dan FH UMI yang meraih akreditasi A sedangkan yang lainnya kebanyakan C dan D.

(T.A034/B/S036/S036) 22-08-2015 21:47:11