Pengamat: Menko Kemaritiman-Menteri BUMN perlu bicara langsung

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin menilai pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang meminta pembatalan rencana pembelian Airbus A350 oleh Garuda Indonesia kurang elok karena pembelian pesawat oleh BUMN bukan tugas atau domain Rizal.

"Urusan pembelian pesawat bukan domain Menko Kemaritiman, tapi bisa saja Pak Rizal memberi masukan secara langsung kepada Menteri BUMN dan bahkan kepada Menko Perekonomian (Darmin Nasution,red)selaku sesama kolega di Kabinet Kerja, tanpa perlu berbicara kepada kalangan media massa," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu.

Aminuddin merasa yakin Rizal punya niat baik, yakni memberi masukan terkait rencana pembelian 30 pesawat Airbus A350 oleh Garuda, tapi cara penyampaiannya keliru, sehingga mencerminkan komunikasi publik yang kurang baik serta terkesan menimbulkan "kegaduhan" di pemerintahan, justru sesaat setelah terjadinya reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif ISDS lebih lanjut menyarankan Rizal supaya lebih berhati-hati dalam melemparkan wacana ke publik, karena kini dia bukan lagi sebagai seorang aktivis atau pengamat ekonomi, melainkan pejabat publik yang menduduki posisi strategis selaku Menko Kemaritiman.

Di sisi lain, Aminuddin menghargai Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak bereaksi berlebihan atas munculnya pernyataan Menko Kemaritiman terkait rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia.

Namun, menurut dia, alangkah lebih baik kalau Menteri Rini menjelaskan rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia adalah berdasarkan hasil kajian yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menyarankan Rizal Ramli untuk fokus kepada tugasnya di bidang kemaritiman, sebab urusan pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia adalah kewenangan Kementerian BUMN dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Nasril mengemukakan, setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi masing-masing, dan Menko Kemaritiman mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam memajukan perekonomian nasional, terutama karena Indonesia adalah negara maritim dengan sumber daya alam yang melimpah.

Sementara itu Koordinator Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pustari) HM Arum Sabil meminta Menko Kemaritiman supaya lebih berhati-hati dalam melemparkan kritik, apalagi terhadap sesama rekannya di Kabinet Kerja.

"Jangan sampai pekerjaannya belum disentuh, tapi sudah menilai orang lain. Jangan sampai Menko Kemaritiman memulai kerja dengan menimbulkan kegaduhan," kata Koordinator Pustari yang juga Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) itu.

Sebelumnya Rizal Ramli kepada pers mengaku sudah bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan soal pembatalan rencana Garuda Indonesia menambah armada baru dengan pinjaman dana dari China Aviation Bank.

(A015/A011)