Belanja Kementerian PUPR 2016 tertinggi, Rp103,8 triliun

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi belanja tertinggi dalam RAPBN 2016 yaitu Rp103,8 triliun.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan Rp103,8 triliun, atau tertinggi dari 10 kementerian lembaga yang mendapatkan belanja terbesar dalam RAPBN 2016," kata Menkeu dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RAPBN 2016 di Jakarta, Jumat.

Menkeu menambahkan kementerian lainnya yang mendapatkan alokasi belanja terbesar adalah Kementerian Pertahanan Rp95,9 triliun, Kepolisian Negara RI Rp67,2 triliun, Kementerian Kesehatan Rp64,8 triliun dan Kementerian Agama Rp58,5 triliun.

Selain itu, Kementerian Perhubungan Rp50,2 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp49,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp40,5 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp38 triliun serta Kementerian Pertanian Rp32,9 triliun.

"Secara keseluruhan, total belanja 10 kementerian lembaga ini mencapai Rp601 triliun, dari keseluruhan belanja kementerian lembaga dalam RAPBN 2016 sebesar Rp780,4 triliun," kata Menkeu.

Di luar 10 kementerian tersebut, beberapa kementerian telah mendapatkan pagu anggaran yang ditujukan untuk mendorong percepatan sasaran pembangunan dalam bidang perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, politik hukum dan keamanan serta kemaritiman.

Kementerian tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp15,8 triliun, Kementerian Sosial Rp15,3 triliun, Kementerian Hukum dan HAM Rp10,1 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp8,9 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp6,3 triliun dan Kementerian Dalam Negeri Rp4,96 triliun.

Selain belanja kementerian lembaga, pemerintah juga telah menambah alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2016 menjadi Rp313,5 triliun atau meningkat Rp23,2 triliun dari alokasi belanja infrastruktur di APBN-P 2015 sebesar Rp290,3 triliun.

Belanja infrastruktur 2016 senilai Rp313,5 triliun tersebut tersebar di pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp183,9 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp79,4 triliun dan pembiayaan anggaran Rp50,3 triliun.