Jakarta (ANTARA News) - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh kementerian/lembaga yang masih rendah dikritik oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.




"Sebagaimana kita ketahui bahwa penyerapan anggaran pemerintah pusat khususnya belanja Kementerian/Lembaga pada Semester I Tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya pada posisi yang sama, yaitu baru sebesar Rp208,5 triliun," kata Novanto saat rapat paripurna pembukaan masa sidang I DPR RI tahun sidang 2015-2016 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.




Oleh karena itu, Novanto mendorong agar Kementerian/Lembaga segera menyelesaikan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) termasuk perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga serta segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur.




“Sehingga penyerapan di Semester II Tahun 2015 akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.




Ia berharap, APBN Tahun Anggaran 2016 dapat menjadi fungsi stabilisasi agar pemerintah dapat menstabilkan perekonomian serta mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan menjaga pasokan dan kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok. 




“Serta mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah dengan berbagai kebijakan baru agar mampu berperan dalam perekonomian nasional, bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Novanto.




Ditambahkannya, sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi harus terus didorong. Hal ini, katanya akan mempercepat proses pemerataan pembangunan.




“Dalam hal ini, DPR terus mendukung penambahan Dana Desa. Perihal kenaikan alokasi Dana Desa, DPR mengingatkan agar Pemerintah benar-benar mengawasi dan menjaga realisasinya agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai,” ujar Novanto.




“Dalam hal kebijakan APBN khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, DPR menghimbau agar dilaksanakan revalidasi data, dengan data yang akurat kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai dan program subsidi akan tepat sasaran,” demikian Novanto.



Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015