Devaluasi Yuan, pemerintah diminta beri kemudahan kepada pengusaha lokal

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teguh Dartanto mengatakan pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha lokal guna mengantisipasi ancaman persaingan dengan membanjirnya produk Tiongkok di tanah air akibat devaluasi nilai mata uang Yuan oleh Pemerintah Tiongkok.

"Pemerintah harus berhati-hati mengeluarkan kebijakan makro, selain itu juga memberi kemudahan-kemudahan bagi pengusaha lokal agar bisa lebih bersaing," kata Teguh saat dihubungi Antara News di Jakarta pada Kamis.

Kemudahan tersebut, kata Teguh, bisa berasal dari keringanan pajak atau kelonggaran insentif. "Kita turunkan pajak ekspor atau mudahkanlah perijinan."

Untuk menjawab membanjirnya produk Tiongkok yang harganya lebih murah, Teguh mengatakan pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap produk lokal dengan mengetatkan syarat-syarat barang impor.

"Aturan non tarif barrier dari WTO memang melarang kita memberi tarif tinggi atas barang barang-barang impor, tapi kita bisa dengan dalih melindungi konsumen memberikan aturan spesifik misalnya, produk impor harus ada label halalnya, atau produk harus ada sertifikasi khusus," katanya.

Ancaman membanjirnya produk Tiongkok, kata Teguh akan semakin mengancam produk lokal karena selama 10 tahun terakhir kualitas produk asal negeri tirai bambu itu semakin baik.

"Memang selama satu kuartal ini akan menyesakkan, tapi enam bulan kemudian akan ada penyesuaian, setelah itu bisa kok balik normal lagi," kata Teguh optimis.

Salah satu produk Tiongkok yang dikhawatirkan akan menyerbu pasar tanah air adalah tekstil. Ketua Asosiasi Tekstil dan Produk Tekstil Ade Sudrajat menilai pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan safeguard atau antidumping untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri.