Langkah Jokowi cegah perlambatan ekonomi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menjalankan sejumlah langkah untuk mencegah perlambatan ekonomi sehingga dapat menjaga perfoma perekonomian nasional.

"Ketenangan kita menghadapi situasi ini harus kita jaga. Kita tidak meremehkan, tetapi harus waspada dan hati-hati," kata Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan wawancara khusus dengan LKBN Antara, TVRI dan RRI di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/8).

Presiden mengatakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi adalah dengan mendorong penyerapan anggaran pemerintah.

"Saya dorong adalah serapan anggarannya cepat keluar. Uang APBN secepatnya harus keluar untuk belanja modal, belanja barang harus segera keluar karena mempengruhi ekonomi di masyarakat, konsumsi di masyarakat. Baik serapan anggaran APBN, di APBD yang sekarang posisi masih kecil," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan dalam jangka waktu lima bulan ke depan, penyerapan anggaran harus didorong ke angka 88 persen.

"Belanja modal baru terserap 12 persen artinya dalam waktu lima bulan ini harus membelanjakan 88 persen, uangnya ada tinggal membelanjakan. APBD juga sama, terakhir saya melihat masih disimpan di bank Pembangunan daerah kurang lebih Rp273 triliun ini juga kita dorong bupati, walikota dan gubernur untuk ini segera digunakan agar ada pergerakan ekonomi yang kelihatan," kata Presiden.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan selain mendorong pembelanjaan APBD dan APBN, dana yang dimiliki BUMN juga harus dibelanjakan di sektor yang tepat sehingga berkontribusi pada penggerakan roda ekonomi nasional.

"Dari BUMN, yang belum dibelanjakan, terakhir saya memperoleh data ada Rp130 Triliun, ini juga harus di 'gas' agar uang itu segera dibelanjakan pada sektor yang tepat. Dan yang keempat, tentu saja belanja swasta yang besar, investasi swasta besar yang harus didorong terus agar mereka percaya diri bahwa ekonomi ke depan lebih baik. Yang paling penting memberikan kepercayaan itu," paparnya.

Presiden menambahkan,"dan kemudian yang terakhir investor, investasi dari luar, diperlukan uang masuk sebanyak-banyaknya.

"Sebab itu kita benahi kantor nasional pelayanan satu pintu, one stop service, kenapa kita lakukan regulasi untuk sederhanakan semuanya, baik di pelabuhan di kementerian semua disederhanakan agar menarik," ucap Presiden Joko Widodo.

Agar ada uang masuk yang bisa menurunkan (nilai tukar-red) kurs, bisa menaikkan indeks harga saham, tetapi sekali lagi situasi global merupakan tantangan yang berat, katanya.