Banyak yang harus dikerjakan, tapi harus ada prioritas karena ini tidak bisa dikerjakan semuanya,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada tiga persoalan terkait pangan, fiskal dan investasi, yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh tim ekonomi dalam waktu dekat.
"Banyak yang harus dikerjakan, tapi harus ada prioritas karena ini tidak bisa dikerjakan semuanya," katanya seusai mengikuti acara serah terima jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu.
Darmin menjelaskan persoalan pertama adalah potensi terjadinya kekeringan akibat El Nino dalam beberapa bulan mendatang, yang bisa menyebabkan gangguan distribusi bahan makanan dan melambungnya harga komoditas pangan.
"Persoalan pangan ada sangkut pautnya dengan inflasi, tentu ini berkaitan dengan masalah kekeringan. Kebijakan khusus nanti akan dibuat mengenai masalah pangan dan inflasi," jelasnya.
Selain itu, persoalan lainnya adalah masalah penerimaan pajak dan pengeluaran belanja dalam APBN yang belum terlalu mulus hingga pertengahan tahun, padahal eksekusinya dibutuhkan untuk pembangunan nasional.
"Penerimaan masyarakat agak tergganggu karena harga produk sumber daya alam perkebunan turun. Kita harus cari upaya untuk mendorong penerimaan dan mencari solusi dalam kondisi saat ini," tuturnya.
Menurut Darmin, penerimaan pajak yang sedikit terganggu bisa sedikit menahan percepatan realisasi belanja infrastruktur dasar yang dibutuhkan pemerintah untuk pembenahan sektor-sektor ekonomi potensial.
"Ini bisa dikaitkan dengan persoalan pangan tadi, misalnya pengadaan irigasi tersier dalam jangka panjang. Tapi ini tergantung di APBN, uangnya seperti apa. Karena anggarannya tidak bisa dikarang-karang," ujarnya.
Persoalan terakhir yang harus dibenahi adalah terkait peningkatan potensi investasi dari sektor keuangan, karena Indonesia saat ini sedikit mengalami kekurangan modal langsung (capital inflow) di sektor finansial dan menyebabkan rupiah berfluktuasi.
"Capital inflow bisa bermacam-macam, bisa dari investasi PMA atau PMDN, atau bisa juga pemerintah terbitkan bond di pasar internasional, atau swasta yang menjadi investornya. Area ini sangat krusial untuk dikerjakan," kata Darmin.
Melalui Keppres Nomor 79/P/2015, Presiden Joko Widodo mengangkat Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil yang dirotasi ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015