Reshuffle harus dilakukan untuk jawab keinginan publik

Ya kan enggak perlu komunikasi, Presiden punya hak prerogatif. Saya mengatakan untuk pergantian menteri, Presiden enggak terlalu banyak kompromi dengan siapa pun

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menegaskan reshuffle kabinet memang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk salah satunya menjawab keinginan publik.

"Saya kira ini kan satu kebijakan Presiden yang memang harus dilakukan ya untuk tidak sekadar menjawab keinginan publik tapi tentu hasil penilaian beliau secara pribadi secara kepala negara, pemerintahan, yang sudah bisa menilai pembantu beliau setelah bertugas selama ini," kata Wiranto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, hasil penilaian itulah yang kemudian diputuskan Presiden dalam bentuk perombakan kabinet sehingga tak perlu banyak komentar terhadap hasil reshuffle melainkan tinggal menunggu hasil kerja menteri.

Ia mengatakan, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden yang kadang tidak perlu dikomunikasikan dengan pihak lain termasuk partai politik pendukung pemerintahan.

"Ya kan enggak perlu komunikasi, Presiden punya hak prerogatif. Saya mengatakan untuk pergantian menteri, Presiden enggak terlalu banyak kompromi dengan siapa pun," katanya.

Ia meyakini Presiden sudah memilih kandidat terbaik dari semua segi terutama profesionalitas, kompetensi, dan tidak hanya performa.

"Saya kira kita jangan tergesa-gesa memberikan penilaian ya. Masyarakat kan ingin ada suatu penyempurnaan susunan kabinet dan Presiden sudah melaksanakan ini," kata Wiranto.