Legislator usulkan pemerintah benahi tata niaga daging

Naiknya harga daging sapi yang diikuti mogoknya para pedagang daging sapi harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengusulkan agar Pemerintah melalui Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan membenahi manajemen stok, distribusi, dan tata niaga daging sapi.

"Naiknya harga daging sapi yang diikuti mogoknya para pedagang daging sapi harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah," kata Herman Khaeron melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Menurut Herman Khaeron, naiknya harga daging sapi yang diikuti mogoknya para pedagang, berdampak pada industri kecil turunannya menjadi berhenti berproduksi.

Kenaikan harga daging sapi yang sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat, menurut dia, tentu akan memberatkan para pedagang daging sapi dan pengusaha sapi potong.

"Wajar jika mereka mengeluh dan bahkan mogok berjualan," katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, kecermatan Pemerintah dalam menghitung, merencanakan, dan mengontrol stok nasional, akan mengurangi resiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar.

Pemerintah, kata dia, juga harus memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar.

Herman menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien.

Sarana transportasi untuk sapi, menurut dia, berbeda dengan sarana transportasi lainnya sehingga Pemerintah harus menyiapkan sarana transportasi khusus.

"Jika sentra pengembangan sapi adalah provinsi Bali, NTB, NTT, dan Papua, dengan sarana dan prasarana yang ada, apakah ada jaminan daging sapi dapat dijual dengan harga kompetitih di Pulau Jawa sebagai daerah konsumsi," katanya.

Menurut Herman, dengan saranan dan prasarana yang ada, mungkin lebih murah di suplai dari Australia, sehingga para pelaku usaha lebih memilih daging impor.

Berkaitan dengan tata niaga, menurut Herman, agar Pemerintah segera menetapkan tata cara penyelenggaraan tata niaga komoditas pertanian yang berpihak kepada petani berskala kecil.

"Amburadulnya tata niaga komoditas pertanian juga menyebabkan sulitnya mencapai swasembada pangan dan mensejahterakan petani," katanya.

Kebutuhan daging sapi nasional sekitar 540 ribu ton per tahun atau 2,2 kg/kapita/tahun dan sebagian besar kebutuhan tersebut masih di impor.