Kementerian Agraria gulirkan program layanan serba "70"

Pelayanan serba 70 itu untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat,"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI menggulirkan layanan serba 70 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI ke-70 tahun.

"Pelayanan serba 70 itu untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Senin.

Dia menyatakan pihaknya memberikan pelayanan berkualitas yang efektif, efisien dan terukur bagi masyarakat terlebih Bangsa Indonesia telah memasuki usia 70 tahun.

Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN RI menawarkan pelayanan serba 70 untuk tujuh layanan utama yang akan ditawarkan kantor wilayah BPN provinsi maupun kabupaten/kota.

Ferry menegaskan inovasi layanan tersebut tidak diwajibkan kepada seluruh kantor wilayah BPN namun hanya bersifat menawarkan pelayanan sesuai dengan kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia pada setiap kantor wilayah.

Tujuh layanan itu yakni pengecekan sertifikat, roya, peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik, jual beli, hak tanggungan, pemecahan sertifikat dan pendaftaran pertama.

"Kami tidak memaksa melakukan tujuh layanan semua namun pilih dan laksanakan layanan yang siap dilaksanakan dari tujuh layanan utama itu," ucap mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Ferry menegaskan layanan serba 70 itu harus dipertahankan dan permanen karena sifatnya bukan program layanan sementara.

Program layanan serba 70 itu merupakan pelayanan yang dapat diselesaikan mulai dari tujuh menit, 70 menit, tujuh jam hingga 70 hari.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI Tri Suprijanto menambahkan terdapat 450 kantor BPN di Indonesia yang siap menjalankan program layanan 70 itu.

Namun Tri menyebutkan setiap kantor BPN di daerah memiliki kemampuan yang berbeda berdasarkan database sehingga tidak dapat dipaksakan untuk menjalankan program serba 70 itu.

"Yang menentukan pelaksanaan programnya bukan Pak Menteri namun Kepala Kantor karena lebih mengetahui kondisi di masing-masing wilayah," ujar Tri.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan SM Ikhsan menegaskan seluruh BPN siap melaksanakan program layanan 70 yang dicanangkan Menteri ATR/BPN RI.

Ikhsan menyatakan seluruh kantor BPN di Indonesia memiliki komitmen untuk memudahkan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.

(T.T014)