BPJS Kesehatan perlu siapkan dana cadangan antisipasi defisit

Jakarta (ANTARA News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu mempersiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi terjadinya defisit, demikian disampaikan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany.

"BPJS Kesehatan defisit itu masalahnya yang diperkirakan akan berobat lebih banyak dari perhitungan semula. Kalau perhitungannya ada 100 orang, ternyata 150 orang. Jadi, beban biayanya lebih banyak," kata Hasbullah.

Hasbullah mengatakan, dana cadangan sebaiknya disediakan 10 persen dari estimasi klaim yang diberikan rumah sakit kepada lembaga tersebut.

"Orang sakit kan tidak ada jadwalnya, karena itu yang terbaik adalah menyediakan dana cadangan. Sehingga, kalau ada yang sakit jumlahnya lebih tinggi, masih ada cadangan," ujar Hasbullah.

Ia menambahkan, iuran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga perlu memadai, artinya, jumlah yang dibayarkan kepada dokter dan rumah sakit sesuai dengan jenis penyakit yang diobati, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Menurut dia, pembayaran yang saat ini sedang berjalan masih belum memadai, karena kerap terjadi kekurangan dan kelebihan dalam membayar klaim.

Hasbullah mengatakan, defisit yang terjadi dalam tubuh BPJS Kesehatan dinilai wajar, mengingat Indonesia masih belum berpengalaman dalam mengelola jaminan kesehatan masyarakatnya.

Namun, lanjutnya, pembenahan memang harus terus dilakukan guna menyempurnakan program tersebut.

"Memang ini masih menjadi 'pekerjaan rumah', karena ini 'barang baru'. Jadi, kita maklumi memang belum smpurna. Nah, itu yang harus direvisi oleh Kementerian Kesehatan," kata Hasbullah.