Rapat kerja Komisi II DPR RI itu dipimpin oleh Ketua Kapoksi PDIP Komisi II DPR RI, Komaruddin Watabun. Adapun anggota Komisi II DPR RI yang ikut menghadiri rapat kerja tersebut Arteri Dahlan (PDIP), Libert Kristo Ibo (PD), Muhammad Yudi Kotouky (PKS), Diah Pitaloka (PDIP), Subarna (Gerindra), Bambang Riyanto (Gerindra), Agung Widyantoro (Golkar), Fandi Utomo (Demokrat), Endro Hermono (Gerindra, mantan Walikota Blitar),
"Kehadiran kami dalam rangka fungsi legislasi, pengawasan," kata Komaruddin.
Sebelum memberikan kesempatan kepada anggota Komisi II DPR RI untuk melontarkan pertanyaan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil BPN) Nikolas Wanenda, Komaruddin meminta agar jumlah tenaga kerja di BPN Provinsi Papua ditambah.
"Saya minta agar tenaga kerja atau pegawai BPN lebih banyak ke Papua karena Papua adalah benteng terakhir hutan tropis," katanya.
Rapat yang berlangsung hingga larut malam itu juga dihadiri oleh 12 kepala BPN tingkat kabupaten se Provinsi Papua.
"Banyak kendala yang dihadapi oleh BPN Provinsi Papua terkait masalah pertanahan. Masalah yang paling pelik adalah masalah ganti rugi terhadap tanah-tanah bekas transmigrasi seperti di Distrik Namblong dan Distrik Nimbokrang. Juga soal ganti rugi tanah adat/ulayat masyarakat hukum adat yang dipakai pemukiman transmigrasi," kata Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Nikolas Wanenda.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
