DPR akan pantau perkembangan penanganan Blok Cepu

Bojonegoro (ANTARA News) - Komisi VII DPR RI akan memantau perkembangan penanganan proyek minyak Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang terganggu kerusuhan tenaga kerja, karena merupakan proyek nasional yang ditunggu produksinya.

"Kedatangan kami ke sini ingin mengetahui sejauh mana penanganan proyek Blok Cepu, setelah terjadi kerusuhan di proyek Blok Cepu," kata Ketua Komisi VII DPR RI Wardaya Karnika, di Bojonegoro, Rabu.

Menurut dia, DPR RI tidak ingin proyek minyak Blok Cepu terganggu, karena merupakan proyek nasional, yang ditunggu produksinya.

"Kami selalu mengikuti perkembangan proyek Blok Cepu, bahkan juga pernah ke lokasi proyek dua bulan lalu," jelas dia.

Ia mengharapkan penanganan proyek minyak Blok Cepu, harus mengedepankan kepentingan lokal. Ia memberikan gambaran kalau memang ada pengurangan tenaga kerja, harus ada sosialisasi yang jelas.

Begitu pula, lanjutnya, kalau ada penambahan tenaga kerja juga harus mengutamakan tenaga kerja lokal.

"Bukan tenaga kerja lokal di PHK, kemudian masuk tenaga kerja luar daerah," ujarnya.

Ia juga menjelaskan PT Tripatra-Samsung juga harus mengkaji soal pintu keluar bagi sekitar 6.000 tenaga kerja yang hanya satu pintu.

"Harus ada simulasi bahwa hanya dengan satu pintu bisa mencukupi bagi tenaga kerja untuk melaksanakan istirahat, shalat dan makan siang," ucapnya.

"Vice President Public and Government Affairs" ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto, dalam pertemuan dengan anggota Komisi VII DPR RI, menjelaskan tidak ada fasilitas produksi yang rusak dalam aksi demo di "engineering, procurement, and construction/EPC I proyek Banyu Urip Blok Cepu, di Kecamatan Gayam, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Menurut dia, lapangan A dan B minyak Blok Cepu, yang produksinya berkisar 50 ribu-55 ribu barel/hari, seketika dihentikan, karena berada di dekat lokasi kerusuhan, tapi di lapangan A yang produksinya sekitar 30 ribu barel tetap berproduksi.