... ini hal baru dalam tradisi demokrasi Indonesia...Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menilai Indonesia mengalami kekosongan norma hukum terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2015 yang masih menyisakan masalah hingga saat ini.
Basarah di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu, mengatakan, Pilkada Serentak pada Desember 2015 sejatinya sudah menjadi agenda nasional yang harus didukung pelaksanaannya agar sukses.
Namun, ketika dalam prosesnya menyisakan persoalan, termasuk ada tujuh daerah dengan bakal calon tunggal, maka hal itu menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari jalan keluarnya bersama-sama.
"Memang ini hal baru dalam tradisi demokrasi Indonesia, saya kira fenomena tidak bisa dilaksanakannya di tujuh daerah atau kemungkinan lebih karena hanya terdapat calon tunggal," tuturnya.
Soal perlu atau tidak perlu penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), PDI Perjuangan masih melihat berbagai pertimbangan dan implikasi yang mungkin timbul.
"Kami akan lihat langkah untuk mengisi kekosongan norma hukum yang akan diambil presiden apakah perppu atau aturan hukum yang lain," ucapnya.
Sebelumnya, KPU mengumumkan, tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah.
Sampai 3 Agustus 2015, ketujuh kota dan kabupaten itu adalah Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, dan Kota Surabaya (Jawa Timur), Kota Mataram (NTB), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT).
Jika permasalahan ini tidak bisa dicarikan jalan keluarnya yang sesuai persyaratan perundangan, ada wacana dari sebagian elit untuk menunda Pilkada hingga 2017 di kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang cuma punya satu pasang calon pemimpin daerah.
Pewarta: Hanni Soepardi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
