Legislator : Perppu tak boleh dikeluarkan hanya akomodasi calon tertentu

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengkritisi jika Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang calon tunggal pada pilkada diterbitkan hanya karena kasus bakal calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana.

"Kalau ada Perppu untuk akomodir calon tunggal tertentu. Itu salahi semangat UU, tidak bisa keluarkan Perppu karena di daerah itu ada calon tunggal, apalagi calon tunggal dari partai tertentu," kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, Perppu dikeluarkan bila keadaan genting dan memaksa.

"Pemerintah jangan paksakan diri. Pilkada serentak di daerah-daerah yang tingkat kesiapannya tidak maksimal, misal dari anggaran, pengamanan, jangan dipaksakan," kata Ketua Komisi I DPR RI itu.

Saat ini, ada 9 daerah yang masih memiliki calon tunggal. Ke-9 daerah itu adalah Kabupaten Asahan di Sumatera Utara, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur.