Pilkada serentak diyakini lahirkan kepala daerah kualitas rendah

patut diduga banyak pasangan calon yang tampil karena dipaksakan. Karena itulah muncul sinisme publik tentang adanya pasangan calon boneka

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meyakini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini hanya menghasilan kepala daerah-kepala daerah berkualitas rendah.

"Bisa dipastikan bahwa Pilkada 2015 tidak banyak melahirkan pemimpin daerah yang kapabel, punya kompetensi tinggi dan reputasi yang teruji. Buktinya, tidak sedikit calon kepala daerah yang latar belakangnya bermasalah," kata Bambang di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, kualitas yang rendah ini sudah terlihat dari latar belakang calon kepala daerah yang sebagian bermasalah, seperti ada yang bekas narapidana dan bekas narapidana kasus korupsi, sedangkan persiapan para calon kepala daerah pasti hanya fokus pada strategi pemenangan.

"Tetapi, kualitas dan kompetensi kepemimpinan mereka belum dipersiapkan dengan matang. Inilah titik lemah dari proses menghadirkan pemimpin daerah," ujar Bambang.

Dia menambahkan, sedikitnya ada dua aspek yang akan dipertaruhkan ketika pemerintah bersikukuh menggelar Pilkada serentak tahun ini, yakni potensi konflik pada masa akar rumput, dan kualitas pemimpin daerah produk Pilkada serentak.

Dia menyebut kualitas dan kompetensi pasangan calon kepala daerah layak dipersoalkan karena begitu banyak masalah dalam proses pencalonan di berbagai daerah, termasuk soal mahar politik atau suap politik untuk memperoleh dukungan partai.

Hingga Sabtu malam pekan lalu, jumlah daerah yang hanya bisa menghadirkan calon tunggal telah berkurang menjadi 11 daerah dari sebelumnya 12 daerah setelah satu pasangan calon di Kabupaten Serang, Banten, mendaftarkan Ahmad Syarif Madzkrullah dan Aef Saefullah dukungan Gerindra, Hanura dan PBB.

"Dari kecenderungan ini, sudah tergambar kesulitan partai politik menghadirkan calon pemimpin daerah yang mumpuni. Parpol di banyak daerah lain diduga juga mengalami kesulitan yang sama," kata Bambang.

"Kalau sekarang sudah terdaftar 828 pasangan calon, patut diduga banyak pasangan calon yang tampil karena dipaksakan. Karena itulah muncul sinisme publik tentang adanya pasangan calon boneka," demikian Bambang.