Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengharapkan Pemerintah Indonesia segera merealisasikan konsep poros maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
Sultan di Yogyakarta, Sabtu mengatakan kebijakan maritim harus segera diterjemahkan dalam bentuk aplikasi pertahanan keamanan, industri infrastruktur, maupun aspek-aspek budaya maritim yang mewarnai anak-anak Republik Indonesia.
Tantangan ke depan, katanya, harus disambut dengan persiapan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidangnya.
"Sejauh ini Indonesia belum menerapkan kemaritiman dengan baik. Kampus kemaritiman juga belum dibangun," katanya.
Sebelumnya, Pemda DIY mengembangkan kawasan selatan ini sekaligus mewujudkan visa "Among Tani menjadi Dagang Layar", yakni upaya membangun peradaban berbasis daratan ke maritim dengan menggali keunggulan lokal berupa teknologi.
Selain itu, Pemda DIY berupaya menjadikan Samudera Hindia menjadi halaman depan DIY dengan menempatkan Kabupaten Kulon Progo sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Mega proyek ini meliputi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, Bandara Internasional, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Wisata Maritim, Kawasan Industri Baja dan Pelabuhan Samudera untuk menfasilitasi transportasi ekspor produk-produk hasil industri.
Hal ini, kata Gubernur, sesuai dengan poros maritim dunia yang dikemukan oleh Presiden RI Joko Widodo, yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kemudian, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan.
Selanjutnya, katanya, pemerintah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim, serta melaksanakan diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
