Tiongkok mengklaim sebagian besar laut yang berpotensi memiliki kekayaan energi itu, wilayah tempat kapal-kapal setiap tahunnya lewat membawa barang-barang perdagangan senilai 5 triliun dolar AS (Rp67,4 biliun). Negara itu menolak klaim-klaim yang juga diajukan negara-negara lainnya, yaitu oleh Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Taiwan.
Di saat kawasan itu telah berpotensi menjadi titik panas terbesar di Asia, Amerika Serikat mendesak para negara pengklaim untuk menyelesaikan perbedaan pandangan melalui perundingan. AS mengatakan Armada Pasifiknya bertujuan untuk melindungi jalur-jalur laut yang penting bagi perdagangan AS.
Namun, Tiongkok menolak keterlibatan AS dalam sengketa itu dan justru belakangan ini melancarkan pendekatan yang kian tegas, termasuk dengan melakukan reklamasi daratan serta pembangunan di karang-karang yang disengketakan hingga menimbulkan ketegangan.
Saluran komunikasi itu akan diumumkan pekan depan pada pertemuan para menteri luar negeri negara-negara ASEAN (Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara), kata seorang pejabat tinggi ASEAN yang mengetahui pembicaraan tersebut.
"Saluran komunikasi tampaknya akan diumumkan dalam pernyataan bersama pada akhir pertemuan," ujar pejabat yang tidak mau disebutkan jati dirinya itu --karena pembicaraan dilangsungkan secara tertutup.
Saluran komunikasi di antara para menteri luar negeri akan menjadi yang pertama kalinya melibatkan Tiongkok kendati Filipina dan Vietnam sudah memiliki saluran komunikasi angkatan laut sejak tahun lalu untuk memantau perairan yang disengketakan.
Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara berharap saluran komunikasi akan membantu menurunkan ketegangan, yang dipicu oleh insiden-insiden angkatan laut serta klaim oleh Tiongkok, kata pejabat tersebut.
Pertemuan pada Selasa itu akan dihadiri oleh menteri luar negeri Tiongkok, Menlu AS John Kerry beserta para menteri luar negeri dari negara-negara kuat Asia lainnya, termasuk India dan Jepang.
Menjelang pertemuan, para pejabat kawasan akan melangsungkan pembicaraan di Malaysia mulai Sabtu.
Seorang diplomat Filipina menyambut baik dibentuknya saluran komunikasi itu, yang dianggapnya merupakan jalan untuk menghindari terjadinya insiden dan salah perhitungan.
Namun, tambah diplomat itu, hal yang lebih penting adalah melakukan tindakan untuk secara penuh menerapkan serta memperkuat Deklarasi Tata Kelola Pihak-Pihak tahun 2012.
Perjanjian tata kelola itu ditandatangani pada 2002 oleh ASEAN dan Tiongkok, yang sepakat bahwa mereka akan "menahan diri" dari kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan persengketaan.
(Uu.T008)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
