Warga Depok tuntut KPU Depok transparan

Depok (ANTARA News) - Warga Depok yang tergabung dalam Masyarakat Selamatkan Kota Depok (Maskod) melakukan aksi unjuk rasa di KPU Kota Depok, untuk menuntut transparansi kelengkapan persyaratan pada pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pilkada Serentak 2015.

Koordinator Aksi, Rachman Tiro dalam orasinya di depan KPU Kota Depok, Rabu menduga ada salah parpol yang mendaftarkan diri pada Senin (27/7) untuk menjadi calon kepala daerah tidak ditandatangani ketua umum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PKPU No. 12 Tahun 2015.

"Kami minta KPU Kota Depok bisa menjelaskan hal tersebut secara transparan kepada warga Depok," katanya.

Selain itu kata dia ketidakhadiran salan satu pengurus partai tersebut juga masih harus diperdebatkan keabsahannya sebagai syarat sah pendaftaran. "Kami masih mempertanyakan hal tersebut," tegasnya.

Lembaga penyelenggara pemilu ini, kata dia, hanyalah panitia yang menjalankan tugas dari rakyat dan digaji oleh rakyat, sehingga harus bekerja dan bergerak buat rakyat sesuai aturan dan Undang-Undang yang di tetapkan.

Untuk itu, ia menuntut agar KPUD Kota Depok menjalankan Undang-undang keterbukaan publik, dengan membuka berkas dua pasangan bakal calon Wali kota dan Wakil Wali kota dihadapan Media dan Publikasi kepada Rakyat.

"Ketua KPU Depok dan komisioner lainnya wajib mundur dari jabatannya apabila tidak mau transparan terhadap berkas bakal calon wali kota dan wakil wali kota Depok" katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati usai memberikan keterangan penutupan pendaftaran pasangan calon, Selasa (28/7) menyatakan berkas kedua pasangan calon yang mendaftar menjadi wali kota dan wakil wali kota Depok telah lengkap.

Selanjutnya kata dia pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah dilengkapi tersebut. "Berkas semua yang dipersyaratkan sudah dilengkapi, dan untuk itu nanti proses verivikasi faktual dan penelitian administrasi akan kami sampaikan kemudian" katanya.