"Pemerintah mengedepankan langkah persuasif dalam kerangka pembangunan dan kesejahteraan terkait dengan permasalahan OPM," ujar Tedjo di sela diskusi bertema "Suara untuk Papua" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu.
Menurut Tedjo, usaha diplomasi dengan kelompok yang ingin memerdekakan Papua tersebut sebenarnya terus dilakukan melalui pejabat Indonesia di Papua.
"Di sana sudah ada orang Kemenkopolhukam, juga pihak Badan Intelijen Negara," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Presiden RI Joko Widodo juga selalu memberikan imbauan agar para milisi di hutan serta gunung di Papua untuk keluar dan bergabung kembali dengan pemerintah.
"Presiden selalu berikan imbauan agar bersama-sama membangun Papua. Akan tetapi, tidak bisa dipaksa. Walau begitu, sudah ada yang bergabung kembali dengan pemerintah," tuturnya.
Pemerintah sendiri, kata dia, selalu membuka diri kepada warga Papua yang ingin datang dan berdiskusi serta mengutarakan pendapatnya.
Upaya menyelesaikan separatisme di Papua, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjanji melakukan pendekatan kesejahteraan dan pembangunam dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan budaya di wilayah tersebut.
Beberapa kebijakan kesejahteraan tersebut, seperti mencanangkan program lumbung padi nasional di Merauke, pembangunan infrastruktur jalan, dan rencana pembangunan pabrik semen di Papua.
Adapun diskusi "Suara untuk Papua" juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Indonesia periode 2009--2011 Freddy Numberi dan Duta Besar Indonesia untuk Filipina sekaligus mantan Panglima Kodam VII/Trikora atau sekarang dikenal sebagai Kodam XVII/Cendrawasih Letnan Jenderal TNI (Purn.) Johny Lumintang.
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
