Wapres: memajukan bangsa jangan hanya jargon

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, cara terbaik dalam memajukan bangsa jangan hanya melalui jargon-jargon tetapi benar-benar diimplementasikan dengan perencanaan yang baik dan mendetil sehingga pembangunan juga dapat berkesinambungan.

"Memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur tidak hanya dengan jargon tetapi harus dengan implementasi yang baik dengan didahului pekerjaan yang baik," kata Jusuf Kalla dalam acara Arahan dan Dialog dengan Wapres di Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu.

Menurut dia, filosofi pembangunan di negara ini terangkum dalam konsep Trisakti di mana pada era terdahulu diuraikan menjadi kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan budaya.

Sedangkan pada masa Presiden Soeharto, lanjutnya, hal tersebut dijelaskan dengan pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. "Itu semuanya tidak jauh beda," katanya.

Wapres juga menuturkan, berbagai hal yang akan diimplementasikan oleh negara harus masuk dalam rancangan dan anggaran juga mempunyai filosofi yaitu pertumbuhan dan pemerataan serta keberlanjutan.

Kalla memaparkan, ukuran pertumbuhan itu misalnya dari berapa jumlah angka kemiskinan, sedangkan pemerataan itu seperti dari pengukuran rasio indeks gini serta pengukuran indikasi lainnya.

"Itulah gunanya punya perencanaan nasional, yakni bagaimana semua ini bisa terimplementasi," katanya.

Jusuf Kalla mengakui pada masa Orba relatif lebih mudah karena lebih tersentralistik dan sedikit otoriter, sehingga beragam program seperti pembangunan SD Inpres juga bisa diterjemahkan sampai ke desa.

Namun, Wapres juga mengingatkan bahwa sekarang zaman itu sudah lewat dan sekarang pada masa reformasi, pembangunan nasional juga ditopang oleh pelaksanaan otonomi daerah yang tercermin dalam UU.

"Dulu Bappenas seperti pasar sekarang menjadi sepi. Kalau dulu gubernur dan bupati lobinya di Bappenas, sekarang lobinya di DPR," selorohnya.

Wapres juga menyoroti setiap penggantian kepala daerah maka biasanya arah pembangunan juga berganti padahal seharusnya setiap penggantian pemerintah sebaiknya berkesinambungan dan tidak berarti terpotong-potong meskipun nama konsepnya bisa berbeda-beda.

Kalla juga mengemukakan sejumlah keluhan seperti lambannya penyerapan antara lain karena tendernya baru dipersiapkan pada tengah tahun yang disebabkan perencanaan yang dinilai juga terlambat.

"Artinya butuh rancang bangun atau rekayasa yang lebih baik secara detil apa yang kita inginkan. Ini perlu perombakan besar-besaran terhadap cara kita mengaplikasi pembangunan itu dan menjaga kesinambungan," jelasnya.