Kementerian BUMN perdalam kajian holding BUMN energi

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN sedang memperdalam analisa rencana pembentukan holding (induk) usaha BUMN energi yang melibatkan perusahaan milik negara yang terkait sektor energi.

"Holding (BUMN energi) sedang kami analisa. Pro dan kontra memang ada terutama tadi masing-masing perusahaan itu sendiri," kata Menteri BUMN Rini M Soemarno, usai menggelar "Halal Bi Halal" dengan direksi dan komisaris BUMN, di Jakarta, Senin.

Menurut Rini, pendalaman kajian pembentukan holding terkait dengan beberapa sektor seperti kelistrikan, migas maupun terkait energi terbarukan.

"Dalam holding tersebut masih pada sebatas sektor, termasuk jumlah BUMN yang akan dilibatkan di dalamnya," ujar Rini.

Ia menjelaskan, analisis juga ditekankan pada aspek kerja dan bentuk holding yang akan direalisasikan.

"Apakah holding BUMN Energi ini murni holding atau holding tapi ada aktivitasnya, seperti Holding Perkebunan oleh PTPN III sebagai induk, namun di dalamnya ada aktivitas usaha masing-masing 13 anak usaha PTPN," ujarnya.

Karena holding ini juga terkait dengan infrastruktur maka kajian juga ditekankan pada aspek apakah perlu pembentukan anak usaha khusus yang menjalankan proses bisnis secara tersendiri.

Sebelumnya, wacana pembentukan holding BUMN energi disampaikan mantan Pelaksana Sekjen OPEC Maizar Rahman dengan mempertimbangkan agar dapat membesarkan perusahaan energi nasional.

Dalam pembentukan holding, Pemerintah dapat memilih perusahaan energi yang memiliki modal paling besar serta pengalaman global.

Menurut catatan, sejumlah BUMN yang bergerak dan terkait dengan energi meliputi PT Pertamina, PT PGN, PT Energy Management Indonesia (EMI), PT PLN termasuk PT Rekayasa Industri (Rekind).

Pertamina tercatat memiliki aset paling besar yang mencapai sekitar Rp704 triliun, PGN sekitar Rp77,32 triliun), serta Rekind Rp1,93 triliun.

Mengenai PGN yang saat ini merupakan perusahaan publik (go public), Rini menuturkan tentu ada positif dan negatifnya.

"Apakah (PGN) perlu di buy back (saham dibeli kembali) sangat tergantung akan dibawa ke mana perusahaan ini. Perlu analisa. Tidak bisa sembarangan buy back saja karena nggak mau banyak-banyak dimiliki publik," ujarnya.

Untuk itu dijelaskan Rini, perlu analisis apakah PGN tetap sebagai posisi perusahaan publik supaya modalnya lebih besar, atau bisa memanfaatkan modal yang besar untuk pengembangan jaringan gas ke depannya untuk eksplorasi dan sebagainya.