Legislator bicara kedaulatan energi Indonesia di Washington

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha berbicara soal kedaulatan energi Indonesia dalam forum di Ronald Reagen Building and International Trade Center, Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis (23/7).

Satya saat dihubungi di Jakarta, Minggu mengatakan, dirinya didaulat menjadi pembicara dalam "Annual Energy Security Workshop" yang diprakarsai The National Bureau of Asian Research (NBR) bekerja sama dengan US-ASEAN Business Council.

"Workshop" tahunan yang dihadiri sekitar 50 perusahaan Amerika yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia tersebut mengangkat tema "Indonesia: A Regional Energy Leader in Transition".

"Acara berlangsung mulai pagi hingga sore hari waktu setempat," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Forum tersebut menjadi kali kedua bagi Satya, setelah sebelumnya memaparkan kondisi energi Indonesia dalam Konferensi Natural Resources Governance Institute (NRGI) 2015 yang berlangsung di universitas bergengsi Oxford University, Oxford, Inggris pada 26 Juni 2015.

Menurut Satya, beberapa isu strategis yang dibahas dalam "workshop" di Washington adalah Indonesias Energy Outlook: Kebijakan Kritis dan Tantangan Pasar, serta penangangannya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Isu lain adalah soal keamanan pasokan minyak, pengembangan batubara dan gas untuk listrik, dan bagaimana cara mengatur keseimbangan antara pasokan dan keberlanjutan.

Satya mengatakan, "workshop" dihadiri Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Arto Suryodipuro yang juga memberikan sambutan.

Dalam salah satu panel diskusi, Satya membawa topik "Indonesias Oil Outlook: Production Constraints, Investment, and Growing Demand".

"Saya paparkan kedaulatan energi nasional di Indonesia merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energinya dalam mencapai ketahanan dan kemandirian energi," katanya.

Ia juga menjelaskan, salah satu upaya mewujudkan "energy sovereignty" atau kedaulatan energi adalah mengembalikan kepada Pasal 33 UUD 1945 yang juga menjadi landasan revisi UU Minerba dan UU Migas.

Dalam forum itu, Satya juga mengapresiasi kerja pemerintah dalam mengurangi rumitnya perijinan dengan implementasi perizinan satu pintu.

Satu panel dengan Satya, penyelenggara melibatkan dua pembahas yakni mantan Chief Economist Bank Dunia Vikram Nehru dan konsultan bisnis internasional J William Ichord.

Sementara, sejumlah pembicara lain dalam "workshop" antara lain Tom Cutler (Cutler International, LLC), Clara Gillispie (NBR), Mikkal E Herberg (NBR), Murray Hiebert (Center for Strategic and International Studies), Meredith Miller (Albright Stonebridge Group), Scott Smouse (US Department of Energy), Alexandra Stuart (US-ASEAN Business Council), dan Nikos Tsafos (enalytica).