Malaysia beredel dua surat kabar akibat pemberitaan dugaan suap

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri Malaysia pada Jumat memberedel dua surat kabar finansial ternama akibat pemberitaan dugaan korupsi di lembaga dana investasi negara.

The Edge Weekly dan The Edge Financial Daily dilarang terbit selama tiga bulan sejak 27 Juli. Pemberedelan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah otoritas setempat memblokir akses terhadap website pengungkap skandal yang sama dan kritis terhadap pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak.

Dua anggota legislatif dari partai oposisi pada pekan ini mengaku menerima larangan ke luar negeri terkait investigasi kasus suap di lembaga investasi negara bernama 1MDB.

Di sisi lain, Najib juga tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk menuntut surat kabar Wall Street Journal yang pada awal bulan ini melaporkan bahwa dana sebesar hampir 700 juta dolar AS dari 1MDB telah berpindah ke rekening pribadinya.

Najib sendiri membantah telah mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan menyatakan bahwa berbagai tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya adalah bagian dar kampanye untuk menjatuhkan dirinya.

Sementara itu The Edge Media Group, yang mempunyai sekitar 350 staf di Malaysia, telah membuat laporan besar-besaran terkait tuduhan korupsi di 1MDB.

1MDB adalah lembaga negara yang saat ini tercatat mempunyai hutang sebesar 11 milyar dolar AS. Lembaga itu tengah diselidiki oleh otoritas di Malaysia karena kesalahan manajemen finansial dan tuduhan korupsi. Dewan penasihatnya dikepalai oleh perdana menteri.

"Kami tidak paham bagaiamana pemberitaan tentang kecurangan senialai milyaran ringgit terhadap publik Malaysia adalah tindakan yang merugikan kepentingan nasional," kata CEO THE Edge Media Group, Ho Kay Tat.

"Ini tidak lain adalah langkah untuk menghancurkan dan membungkam kami," kata dia.

Ho menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan persoalan ini ke pengadilan untuk mencabut pemberedelan.

Sementara itu organisasi The Centre for Independent Journalism (CIJ), yang berkantor di Malaysia, mengecam pemberedelan terhadap dua terbitan finansial itu.

"Langkah pemerintah menyensor surat kabar dengan cara ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan media," kata mereka dalam pernyataan tertulis.

Kritik yang keras juga datang dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang menulis kepada Wall Street Journal dari balik penjara. Dia mengatakan bahwa pemerintahan Najib telah "melipat gandakan represi politik" meski sebelumnya berjanji akan menjalankan reformasi.

Di isi lain, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang masih sangat berpengaruh di Malaysia, meminta agar pemerintahan Najib segera memberi penjelasan terkait dugaan suap di 1MDB.
(Uu.G005)