DPR sarankan pemerintah bentuk sistem kinerja

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo membentuk sistem kinerja di Kabinet Kerja untuk memudahkan pelaksanaan tugas di kabinet.

"Saya ingatkan agar Presiden membentuk sistem kinerja yang fokus untuk menentukan mana tugas presiden dan mana yang menjadi tugas pelaksananya (menteri)," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan usulan tersebut agar Presiden Jokowi fokus terhadap tugasnya sebagai penanggung jawab utama dalam pemerintahan.

Menurut dia, tugas Presiden bukan mengurus hal yang sifatnya mikro seperti pembagian kaos dan kartu yang seharusnya dijalankan oleh seorang Ketua Rukun Tetangga (RT).

"Presiden sebagai penanggung jawab utama sebagai lokomotifnya, ada hal grand design untuk memberikan gagasan besar untuk urusan besar," ujarnya.

Selain itu Fadli memberikan catatan terkait kinerja pemerintahan selama delapan bulan yang dinilai belum optimal sehingga diperlukan perombakan kabinet.

Dia mencontohkan terkait penyerapan anggaran yang masih lemah dan janji-janji politik yang disampaikan ketika kampanye namun belum direalisasikan hingga saat ini.

"Janji-janji politik yang banyak disampaikan ketika kampanye belum banyak terealisasikan ataupun peta jalan belum terlihat," katanya.

Dia mengatakan apabila pemerintah ingin menjalankan programnya maka seharusnya memiliki fokus prioritas dan mencari orang terbaik di bidangnya.

Menurut dia, orang berlatar belakang politik namun kurang profesional maka akan menjadi beban bagi presiden.

"Kita tahu bahwa Presiden yang memilih dan bertanggung jawab atas kabinet yang dipilihnya. Apabila kabinet tidak becus maka yang memilihnya berarti juga tidak becus," katanya.

Dia menilai kinerja para menteri di Kabinet Kerja ada yang bagus namun ada yang masih banyak masalah seperti fokus mengejar pencitraan. Fadli menyarankan agar pemerintah melakukan survei terhadap masyarakat terkait pendapat publik terhadap kinerja para menteri.

"Apabila mau adil maka tanya kepada masyarakat, pemerintah adakan survei diam-diam untuk mengetahui apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari kerja menteri tersebut," ujarnya.

Namun Fadli menegaskan bahwa DPR RI tidak memiliki kepentingan untuk mendorong atau tidak diadakannya perombakan kabinet. DPR RI bertugas mengawasi kinerja para menteri terkait bidangnya yang sesuai dengan komisi yang ada di DPR RI.