Jakarta (ANTARA News) - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta kepada pemerintah untuk mengedepankan pendekatan sosio-kultural dalam mengusut kasus pembakaran rumah ibadah dan sejumlah kios penduduk di Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat kemarin.

"Dalam proses ini hendaknya pemerintah mengedapankan pendekatan sosio-kultural daripada hanya mengandalkan pendekatan keamanan," kata Pdt. Henriette Tabita Hutabarat-Lebang selaku Ketua Umum PGI di Jakarta, Sabtu.

Pendekatan sosio-kultural itu bisa dilakukan dengan cara mengupayakan dialog dengan masyarakat setempat sehingga perdamaian di Papua bisa terwujud.

Selain itu, lewat pendekatan sosio-kultural maka adanya sikap suatu kelompok lokal yang ingin menguasai atau melarang kegiatan beribadah orang lain bisa diselesaikan.

"Untuk memelihara keutuhan NKRI, tidak ada satu kelompok berdasarkan latar belakang apapun dapat mengkapling satu daerah tertentu sebagai daerahnya. Setiap warga punya hak untuk hidup dan bebas menjalankan ibadahnya," imbuh Henriette. "Karena itu, PGI mengecam keras pembubaran Shalat Ied dan pembakaran rumah ibadah."

PGI juga meminta pemerintah melalui kepolisian dan TNI untuk bertindak cepat guna memulihkan rasa aman di Tolikara.

"PGI menyesalkan bahwa pemerintah termasuk aparat keamanan kurang tanggap mengantisipasi terjadinya peristiwa ini," kata Henriette.

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015