Pemerintah-Parpol-KPU sepakati dua hal terkait Pilkada

Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan antara Pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu dan pimpinan partai politik di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin malam, menyepakati dua hal terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

"Dalam pertemuan tadi, kami telah menyepakati dua hal untuk mendapatkan pilkada yang demokratis dan Insya Allah aman pada Desember yang akan datang," kata Wapres Kalla saat menggelar pernyataan pers di halaman kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa dini hari.

Kesepakatan pertama, seluruh pihak setuju dan mendukung agar pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 9 Desember 2015.

"Masalah-masalah teknis yang timbul akan diselesaikan oleh Pemerintah dan KPU akan memberikan regulasi-regulasi yang baik, sehingga pilkada tersebut dapat berlangsung dengan aman dan demokratis," kata Wapres.

Kedua, mengenai partai yang berkonflik terkait dualisme kepengurusan, Wapres mengatakan semua telah sepakat untuk mendukung kedua kubu dapat mendaftarkan calon yang sama secara terpisah kepada KPU di daerah.

"Artinya (partai tersebut) boleh pakai boleh tidak, tetapi mudah-mudahan semua memakai, yakni kedua kubu pengurus partai gang bersangkutan mengurus calon yang sama untuk kemudian mendaftar secara terpisah kepada KPU daerah. Sehingga calon tersebut dianggap sah karena saling didukung oleh kedua belah pihak," jelasnya.

Semua pihak juga mendukung KPU sepenuhnya untuk dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pilkada secara demokratis dan dengan sebaik-baiknya.

Senin malam (13/7) mulai pukul 21.00 WIB, perwakilan Pemerintah, perwakilan lembaga penyelenggara pemilu dan pimpinan partai politik mengadakan pertemuan di kediaman dinas Wapres Kalla di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu membahas mengenai persiapan pilkada khususnya terhadap syarat dukungan partai politik yang berkonflik, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Dari perwakilan Pemerintah hadir Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti.

Kemudian dari perwakilan lembaga penyelenggara pemilu hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie.

Dari pihak perwakilan partai politik hadir Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy, Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai NasDem Rio Patrice Capella, Ketum Partai Hanura Wiranto, dan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon.