Rabat (ANTARA News) - Partai politik Libya dan anggota masyarakat sipil, di Maroko, Sabtu, menandatangani kesepakatan perdamaian yang diusulkan PBB meskipun tanpa kehadiran parlemen pesaing yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.
"Ini adalah satu langkah, tapi ini benar-benar merupakan langkah penting dalam menuju perdamaian," kata utusan PBB Bernardino Leon pada upacara di resor Maroko Skhirat yang menandai perjanjian itu.
Kesepakatan itu didukung oleh anggota parlemen Libya yang diakui secara internasional, yang bermarkas di kota pelabuhan timur Tobruk, serta perwakilan dari partai politik, kota dan kelompok masyarakat sipil.
Libya telah masuk ke dalam kekacauan sejak penggulingan diktator Moamer Gaddafi pada 2011, dan sekarang memiliki dua parlemen dan pemerintah yang berebut kekuasaan.
Tidak ada perwakilan dari parlemen pesaing di Tripoli - yang dikendalikan oleh milisi sejak tahun lalu - yang telah menolak usul PBB untuk menyelesaikan krisis politik Libya dengan membentuk pemerintah persatuan nasional dan menyelenggarakan pemilihan umum baru.
Leon mengatakan pintu tetap terbuka untuk kelompok yang tidak hadir, dan menambahkan bahwa sisa permasalahan bisa dibahas setelah berakhirnya bulan suci Ramadhan.
Di antara isu-isu itu adalah aeruan untuk "menghormati peradilan", yang mungkin merujuk keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan parlemen di timur, yang terpilih pada Juni 2014, demikian AFP melaporkan.
(SYS/G003/A016)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
