Puasa jangan jadi alasan kerja DPR tak maksimal

Kurang produktifnya para legislator itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan."

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi menyatakan, jangan jadikan puasa sebagai alasan tidak maksimalnya kinerja anggota DPR RI, terutama soal penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU).

"Kurang produktifnya para legislator itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan," katanya di di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja anggota DPR RI.

Faktor pertama, menurut dia, adalah Badan Legislatif (Baleg) saat ini tidak dilengkapi dengan hak untuk mengusulkan RUU, dan pencabutan kewenangan tersebut sering kali membuat anggota Baleg merasa mandul karena semuanya sudah dibahas di komisi.

"Fungsi Baleg sekarang tidak seperti pada periode lalu. Kita sekarang hanya harmonisasi RUU saja, tanpa ada hak untuk mengusulkan. Mandul menurut saya," katanya.

Faktor kedua, dikemukakannya, masa persidangan ke-IV ini sangat singkat dan banyaknya masa reses sebanyak lima kali dalam setahun.

"Belum juga utak-atik RUU, sudah reses lagi. Bayangkan saja, sekali reses satu bulan. Pengaturan waktu yang buruk," ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV itu.

Faktor ketiga, dinilainya, rapat komisi lebih banyak dihabiskan dengan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Memang kedua jenis rapat tersebut penting, namun kuantitas yang melebihi kebutuhan dapat memengaruhi fungsi legislasi, sehingga anggota dewan tidak ada waktu untuk membahas RUU,” ujarnya.

Dengan tiga faktor tersebut, dirinya meminta kepada Ketua DPR RI untuk merumuskan kembali aturan masa kerja DPR, karena manajemen waktu yang baik akan berimplikasi langsung pada kinerja.

Selain itu, ia mendorong pembahasan kembali wewenang Baleg supaya fungsi mengusulkan RUU dikembalikan.

"Pimpinan DPR RI harusnya yang memperbaiki ini semua mulai dari masa kerja DPR supaya ter-manage dengan baik. Selain itu, kembalikan wewenang Baleg dalam pengusulan RUU supaya lebih optimal,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Anggota Baleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Ayub menyebutkan, puasa atau Ramadhan menjadi penghambat tidak maksimalnya kinerja DPR RI.

Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI Oktober 2014 lalu, DPR RI baru menghasillkan 2 UU dari 37 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas).