Menpan-RB canangkan BP2TPM Banjarmasin jadi "role model"

Banjarmasin (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasin Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mencanangkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin menjadi role mode atau panutan bagi kabupaten/kota lainnya.

"Karena Banjarmasin merupakan ibu kotanya provinsi, maka BP2TPM-nya harus bisa menjadi role model, dan ini harus dicanangkan untuk daerah lain bisa melihat dan mencontohnya," kata Yuddy saat berkunjung ke Pemkot Banjarmasin, Rabu.

Dia menyatakan, dengan pelayanan baik yang diberikan BP2TPM maka akan bisa banyak memikat investor hingga daerah ini bisa lebih berkembang perekonomiannya, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

"Makanya, saya minta tempatkan petugas yang ramah, murah senyum, dan cekatan, buatlah pengunjung seperti mendapat pelayanan standar bank," pintanya.

Dia mengungkapkan, karena pemerintah pusat sejak awal Januari 2015 ini sudah mencanangkan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat nasional, yang dikoordinir di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kalau dahulukan mau buat izin perindustrian untuk investasi maka harus datang ke departemen perindustrian, datang lagi ke departemen perdagangan, datang lagi ke kehutanan, sekarang ini oleh presiden mencanangkan pelayanan satu pintu, yakni, di BKPM," tuturnya.

Hal yang sama, lanjut Yuddy, adanya peraturan presiden yang mengharuskan semua pemerintah daerah di negeri ini, yakni, tingkat kabupaten/kota harus memiliki badan pelayanan terpadu satu pintu.

"Selama ini memang semua pemerintah daerah punya badan perizinan, namun letaknya tersebar di mana-mana instansi, saat ini ditarget akhir tahun ini semuanya sudah punya badan pelayanan terpadu satu pintu," tegasnya.

Dia mengungkapkan, sekitar 60 persen pemerintah kabupaten/kota di negeri ini sudah melaksanakan program pelayanan terpadu satu pintu ini. Untuk tingkat pemerintah provinsi ditargetkan mencapai 100 persen dalam waktu enam bulan ke depan.

Namun Yuddy mengingatkan amanat presiden, jangan sampai namanya saja badan pelayanan terpadu satu pintu, tapi banyak jendelannya.

Oleh karena itu, kata dia, maka perlu pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan bagi semua badan pelayanan terpadu satu pintu ini, agar tidak ada penyelewengan administrasi pelayanan yang baik.