Saya kira itu tanggung jawab, amanah UU, kalau sampai bupati, walikota, gubernur tidak mau menganggarkan ya dia akan terkena sanksi."Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut pilkada serentak tahun ini tidak ada masalah tinggal menunggu anggaran keamanan untuk Polri.
"Tidak ada masalah kok semua. Tinggal anggaran untuk keamanan untuk Polri yang memang masih separuh. Dulu kan gitu, wah KPU ribut, tapi bisa. Bawaslu sudah selesai," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, dampak otonomi daerah semakin luas karena masing-masing daerah memiliki kekuatan untuk melakukan "bargaining".
Tjahjo menegaskan, jika sampai ada Pemda baik gubernur maupun walikota yang tidak mau menganggarkan dana untuk pilkada maka akan terkena sanksi.
"Saya kira itu tanggung jawab, amanah UU, kalau sampai bupati, walikota, gubernur tidak mau menganggarkan ya dia akan terkena sanksi," katanya.
Pada rapat gabungan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR, akhir Juni lalu, Kemendagri mengklaim dana pengamanan pilkada yang sudah disetujui oleh pemda sebesar Rp645 miliar dari kebutuhan sekitar Rp1,1 triliun.
Data tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan Polri. Korps Bhayangkara melansir, pemda baru menyetujui dana pengamanan sekitar Rp363 miliar dari anggaran yang dibutuhkan Rp1,075 triliun.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mendagri meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar rapat terbatas (ratas) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak.
Ratas tersebut untuk menindaklanjuti rapat gabungan yang mengungkapkan persoalan anggaran pengamanan pilkada.
Memang dari rencana pelaksanaan pilkada di sembilan provinsi dan 260 kabupaten dan kota, Mabes Polri menyiapkan sekitar 3.000 personel dimana kekuatan tersebut belum ditambah sekitar 225 ribu personel pengamanan aktif.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
