Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Heru Sutadi mengatakan ada keinginan dari pemerintah untuk mengurangi jumlah kode area telepon di Indonesia. "Ini baru wacana dan arah ke sana masih panjang, tetapi memang ada keinginan untuk mengurangi kode area telepon dari 17 menjadi tujuh atau delapan kode area saja," katanya dalam seminar "Isu Utama Telekomunikasi Indonesia" di Jakarta, Selasa. Ia mengungkapkan, alasan dari pengurangan tersebut agar selaras dengan ketentuan FTP (Fundamental Technical Plan) yang dikeluarkan oleh ITU (International Telecommunications Union). ITU sendiri merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan menangani berbagai permasalahan telekomunikasi dunia. Heru mengatakan, sesuai dengan FTP internasional tersebut lebih layak jika wilayah Indonesia yang meliputi 33 propinsi itu menggunakan jumlah kode area yang lebih sedikit dari yang ada sekarang. "Kode area telepon kita sangat bervariatif. Sebagai contoh, kode antara kota Jakarta dan Bogor berbeda tetapi kode untuk Provinsi Sulawesi Tenggara hanya satu," ujar dia. Selain itu, lanjut Heru, pengurangan tersebut juga diminta oleh sejumlah perusahaan operator telepon. Ia mengatakan, pengurangan jumlah telepon tersebut masih akan melalui berbagai penggodokan karena terdapat banyak hal yang mesti dibicarakan seperti mengenai tarif layanan. "Harus dipikirkan juga tentang keharusan untuk melakukan sosialisasi dari perubahan tersebut, baik di dalam negeri maupun kepada dunia internasional," kata Heru. Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan konsumen Agus Pambagyo mengatakan, akan terdapat berbagai kerumitan bila pengurangan jumlah kode area telepon diterapkan. "Secara teknis bisa saja, tetapi pelaksanaannya akan sangat `ribet`," katanya. Ia mengemukakan, pengurangan tersebut akan lebih efektif bila dilakukan saat jumlah pengguna telepon masih jauh lebih sedikit dari jumlah yang terdapat sekarang. Menurut data PT Telkom, jumlah pengguna telepon tetap di Indonesia adalah sekitar delapan juta orang, dan dua juta di antaranya berada di wilayah KSO (kerja sama operasi).(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
