DPR bahas pelaksanaan pilkada serentak

Jakarta (ANTARA News) - DPR mengadakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Polri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu mengenai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015.

"Rapat konsultasi ini merupakan lanjutan rapat pada 25 Juni 2015, ketika itu DPR meminta pemerintah melakukan persiapan pilkada yang lebih matang," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan DPR ingin pemerintah menyajikan data lengkap dan terperinci terkait pelaksanaan Pilkada serentak.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan rapat tersebut penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak.

"Pilkada serentak di 269 daerah memerlukan persiapan yang komprehensif, rinci dan luar biasa. Kami ingin memastikan pihak-pihak terkait seperti Polri, Jaksa, dan MK agar jelas," ujar Riza.

Dia juga menyoroti kesiapan pengamanan Pilkada serentak untuk memastikan tidak terjadi kericuhan selama pemilihan kepala daerah.

"Kami nilai persiapan optimal terkait pengamanan, penyelenggaraan sudah biasa dilakukan KPU, sementara kontrol dan pengawasan dari pusat terbatas," katanya.

Mengenai kekurangan dana untuk pengamanan Pilkada serentak di Polri sebesar Rp500 miliar, dia berharap segera ada solusinya. Dia meminta Kementerian Keuangan menyiasatinya.

"Kekurangan itu kami minta solusinya bagaimana dari pemerintah," katanya.