"Pilkada kan bukan hanya kali ini. Pemilu juga sudah sering. Saya sudah menginstruksikan soal itu (netralitas), apa masih kurang?" kata Badrodin di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan bahwa bila ditemukan anggota Polri yang tidak netral maka akan ditindak tegas.
"Sudah jelas ada ketentuannya dalam kode etik. Kalau ada yang melanggar kan pasti ditindak," ujarnya.
Sementara Haiti juga menegaskan bahwa Polri siap mengamankan pelaksanaan pilkada serentak, di tengah masih kurangnya anggaran dana pengamanan.
"Sementara saya berkesimpulan bahwa tidak ada penundaan. Kalaupun ada kekurangan anggaran (pengamanan), itu bukan alasan penundaan," ujarnya.
Pihaknya pun optimistis bahwa kekurangan anggaran Polri guna pengamanan pilkada bisa segera terpenuhi.
"Hasil pembahasan kemarin saya sampaikan bahwa sampai saat ini masih dalam proses. Yang lalu kami laporkan kekurangan Rp700 miliar, kemudian sekarang kurangnya jadi Rp500 miliar," ujar Badrodin.
Ia menuturkan bahwa persetujuan tambahan anggaran pengamanan tersebut membutuhkan waktu. Pasalnya besaran dana itu harus mendapat persetujuan dari pemda setempat yakni kepala daerah dan DPRD setempat, yang hingga kini sebagian masih berproses.
"Ada yang memang belum diproses. Kan itu memerlukan persetujuan dengan DPRD, bukan hanya kepala daerah saja, karena ada yang belum diproses dengan DPRD-nya sehingga memerlukan waktu," katanya.
Saat ini anggaran pengamanan pilkada untuk Polri senilai Rp1,07 triliun dan baru diperoleh sebesar Rp500 miliar.
Badrodin meyakini percepatan proses itu dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara Mendagri dan pemerintah daerah.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
