Menkominfo minta Pemprov Maluku segera kelola DAU

Dana yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah di seluruh Indonesia lebih dari Rp200 triliun dan itu ada di bank, harusnya itu turun ke bawah menjadi program, saya cuma minta tolong untuk dipercepat karena masyarakat butuh aktivitas ekonomi,"

Ambon (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk segera mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) yang disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

"Dana yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah di seluruh Indonesia lebih dari Rp200 triliun dan itu ada di bank, harusnya itu turun ke bawah menjadi program, saya cuma minta tolong untuk dipercepat karena masyarakat butuh aktivitas ekonomi," katanya di Ambon, Sabtu.

Rudiantara yang datang ke Ambon atas undangan dari Paparisa Ambon Bergerak, rumah bersama bagi berbagai komunitas kreatif di Kota Ambon, mengatakan, lebih dari dari Rp200 DAU 2015 untuk pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia belum terserap habis, termasuk di Maluku.

Dana tersebut seharusnya sudah menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Tapi kata dia, saat bertemu dengan Satuan Khusus Perangkat Daerah (SKPD) Maluku, mereka malah menyampaikan bahwa rancangan penggunaan DAU 2015 belum dilakukan oleh sama sekali.

"Tadi saya kebetulan ngobrol, katanya mungkin tendernya belum, saya tanya lagi kenapa tendernya belum padahal ini sudah 2015, karena seharusnya perencanaan untuk 2015 harus dilakukan pada 2014," ucapnya.

Dikatakannya lagi, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, investor cenderung akan wait and see dan mempertimbangkan banyak hal sebelum berinvestasi sedangkan masyarakat membutuhkan aktivitas ekonomi, oleh karena itu Pemda Maluku harus segera bergerak agar DAU mengucur kepada masyarakat.

"Kan ada dua jenis investasi, yakni dari swasta dan goverment spanding, anggaran dikucurkan oleh pemerintah dalam bentuk DAU begitu ditransfer ke daerah berhenti di bank, harusnya dikeluarkan lagi dalam bentuk program dan ini belum jalan," katanya.