Jakarta (ANTARA News) - Departemen Pertahanan meminta Mabes TNI agar menyusun rencana strategis (renstra)-nya sesuai dengan siklus anggaran negara lima tahunan, guna mendukung pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang lebih terpadu dan berbasis pada integrasi trimatra. "Pada 2007, Dephan akan menentukan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan alutsista yang berbasis pada integrasi trimatra dari masing-masing angkatan. Skala prioritas itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara," kata Menhan Juwono Sudarsono saat membuka Rapat Pimpinan Departemen Pertahanan 2007 di Jakarta, Selasa. Melalui perencanaan dan pengembangan postur pertahanan yang selaras dengan siklus anggaran negara lima tahunan, maka akan terbangun kekuatan trimatra TNI yang lebih terpadu dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Menhan menegaskan pendanaan bagi alutsista TNI akan tetap dilakukan melalui mekanisme "multiyear", sehingga terwujud pengembangan kekuatan TNI yang berkesinambungan. Selain menyoroti pengadaan alutsista TNI, Juwono juga mengungkapkan pada 2007 pihaknya akan meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antardepartemen, lembaga, dan instansi terkait dengan TNI untuk mendukung optimalisasi kinerja Dephan. Dephan pun akan mempertegas penentuan penyelenggaraan manejemen dan administrasi pertahanan negara dalam regulasi yang meliputi strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pemeliharaan pertahanan, pembangunan komponen cadangan, dan komponen pendukung. "Dephan juga akan melakukan pemetaan atas pengembangan kekuatan TNI yang memiliki kekuatan esensial minimum yang difokuskan pada tugas pokok masing-masing matra dan kepentingan penangkalan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil," katanya. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dalam pandangannya menintikberatkan pentingnya peningkatan kesejahteraaan prajurit dan keluarganya untuk mendukung tugas pokok peran dan fungsi TNI secara optimal. "Meski ada kenaikan yang tetap bagi kesejahteraan prajurit, kenaikan itu belum signifikan untuk mendukung tugas-tugas prajurit TNI," katanya. Karena itu, kata Djoko, perlu dipikirkan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan sejahteraan prajurit di masa depan, apalagi saat ini ada beberapa unit bisnis TNI yang sedang ditertibkan. Pada kesempatan itu, Panglima TNI juga menegaskan bahwa pelaksanaan reformasi di tubuh TNI tetap berjalan sesuai dengan amanat Reformasi 1998. "Reformasi bukan barang mati, namun merupakan proses yang terus berjalan. Karena itu, TNI akan memetakan apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah berjalan baik, dan apa yang belum dilakukan. Jadi tidak benar jika reformasi di tubuh TNI berhenti," ujar Djoko. Rapim Dephan 2007 itu dihadiri pula oleh kepala staf masing-masing angkatan dan pejabat eselon I,II dan III Dephan. (*)

Copyright © ANTARA 2007