RI Ingatkan DK PBB Tak Tergesa-gesa Jatuhkan Sanksi

Markas Besar PBB, New York (ANTARA News) - Indonesia untuk pertama kalinya, Senin, mengikuti sidang sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2007-2009 dengan mengingatkan Dewan agar tak tergesa-gesa menjatuhkan sanksi dalam menyikapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia juga menginginkan Dewan Keamanan memberikan prioritas tinggi terhadap konflik Palestina-Israel, yang dianggap Indonesia merupakan akar berbagai masalah di kawasan Timur Tengah. Posisi Indonesia tersebut disampaikan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Rezlan Ishar Jenie, dalam debat terbuka Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, yang membahas "Ancaman-ancaman terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional". Debat, yang diikuti total 15 negara anggota DK PBB dan dihadiri Sekjen PBB Ban Ki-Moon, dipimpin oleh Dubes Rusia Vitaly Churkin selaku Ketua DK untuk Januari. Rezlan mengatakan prinsip-prinsip penyelesaian konflik secara damai, dialog yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, kerjasama yang membangun, serta diplomasi pencegahan harus selalu dipegang sebagai prioritas dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. "Karena itu, kami beranggapan sanksi harus ditempatkan sebagai usaha terakhir dengan masa berlaku yang jelas, transparan dan dapat diukur serta membuka peluang bagi dimulainya kembali upaya penyelesaian secara damai," katanya. Tentang situasi di Timur Tengah, Dubes RI itu mengatakan konflik Israel-Palestina adalah akar semua masalah di kawasan Timur Tengah. "Dewan Keamanan harus memberikan prioritas utama bagi penyelesaian konflik ini. Penyelesaian konflik Israel-Palestina juga akan membawa perdamaian di kawasan tersebut," ujarnya. Delegasi Indonesia juga meminta agar Dewan Keamanan menanggapi penyerbuan dan penggerebekan yang terus dilakukan oleh militer Israel di sejumlah kota di Tepi Barat dalam beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil di Ramallah. Dewan Keamanan diminta menanggapi kasus terakhir tersebut sesuai dengan mandat dan tanggung jawabnya. "Kalau Dewan Keamanan tidak memiliki keinginan untuk menangani masalah ini secara serius, konflik di kawasan akan berlarut-larut, demikian pula dengan masalah kemanusiaan," kata Rezlan. Selain tentang peranan DK dan masalah Palestina, dalam debat Indonesia juga antara lain menekankan pentingnya Dewan untuk mencari penyelesaian diplomatik masalah nuklir Korea Utara dan Iran. Disamping itu, melakukan reformasi DK --dan PBB secara umum, serta menjaga hubungan yang baik dengan mitra-mitra di kawasan, pihak yang seringkali diharapkan dapat membantu Dewan Keamanan pada saat-saat sulit dengan mengirimkan pasukan untuk mengawasi gencatan senjata atau melakukan operasi-operasi lainnya yang lebih sulit. Terorisme Sebagai negara yang pernah menjadi korban serangan teroris dan menyadari bahwa ancaman teroris selalu ada, Indonesia menganggap Dewan Keamanan harus selalu waspada terhadap ancaman tersebut dan melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Delegasi Indonesia menekankan pentingnya upaya menghadapi ancaman terorisme dilakukan tidak hanya dengan menangani potensi aksi teroris, tapi juga mencari akar permasalahan yang dapat mengarah kepada aksi terorisme. Sebagai anggota DK yang baru, Indonesia juga menyatakan siap bekerja sama dengan Sekjen Ban Ki-Moon dalam meningkatkan peranan PBB untuk memajukan perdamaian dunia. Dalam pernyataannya, Ban Ki-Moon menjanjikan akan memberikan prioritas bagi upaya meningkatkan kemampuan PBB untuk menjalankan peranannya secara penuh dalam pencegahan konflik serta penciptaan, pembangunan dan penjagaan perdamaian dunia. Ia juga berjanji akan berusaha sekuat tenaga menyuntikkan momentum baru dalam upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Ia menyebut konflik Israel-Palestina, Lebanon, Afghanistan dan Irak sebagai target momentum baru yang dimaksudnya. Menyangkut Irak, Dubes Rezlan Ishar Jenie mengatakan DK-PBB harus bisa memberikan dorongan politik terhadap berbagai kemungkinan skenario penyelesaian situasi kekerasan di Irak serta memberikan perhatian kepada situasi kemanusiaan di Irak. "PBB kan punya kemampuan untuk itu, juga bagaimana mendorong dunia internasional atau negara-negara donor untuk terus memberikan bantuan bagi rehabilitasi ekonomi Irak," katanya kepada ANTARA. Dalam debat hari Senin, berbagai isu dan masalah dikemukakan oleh setiap negara anggota DK. Isu yang diangkat tidak melulu berkaitan dengan perdamaian dan keamanan tapi juga mencakup masalah-masalah lainnya seperti hak asasi manusia dan etika. Salah satu isu yang diangkat Amerika Serikat, misalnya, adalah laporan akhir-akhir ini tentang eksploitasi dan kekerasan seksual oleh personil yang ikut dalam sejumlah misi PBB dan AS, seperti yang disampaikan wakil sementara untuk PBB, Alejandro D. Wolff, meminta Sekretariat PBB untuk menyelidiki secara serius laporan tersebut. Lima belas anggota Dewan Keamanan PBB saat ini adalah lima anggota tetap dengan hak veto yaitu As, Inggris, Perancis, Rusia dan China serta 10 anggota tidak tetap --tanpa hak veto - yaitu Indonesia, Belgia, Italia, Panama, Afrika Selatan, Republik Kongo, Ghana, Peru, Qatar dan Slovakia. (*)

Copyright © ANTARA 2007