... segera diselesaikan secara cepat, agar segera jelas urusannya...
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bertemu dengan sejumlah komunitas berkuda yang dipimpin Triwatty Marciano, membahas pembentukan komunitas berkuda di bawah Perhimpunan Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi).


Selain Pordasi, ada lagi organisasi berkuda, Equistrian, yang sama-sama mengurus perkembangan olahraga berkuda. Pordasi merupakan induk organisasi resmi olahraga berkuda yang dibentuk pemerintah, laiknya PB PBSI untuk bulutangkis.

"Kami sedang merumuskan pembentukan komunitas sebab sebelum Oktober akan digelar Munas Pordasi," ujar Triwatty seperti dirilis tim media Kementerian Pemuda dan Olahraga, di Jakarta, Kamis.


Nomor equistrian (tunggang serasi) merupakan nomor yang menjadi hal khusus untuk dipersatukan potensi atlet dan manajemennya ke dalam satu wadah kembali demi meningkatkan prestasi berkuda Indonesia.


Menanggapi laporan itu Nahrawi mendukung agar induk organisasi olahraga berkuda segera bersatu. "Tolong segera diselesaikan secara cepat, agar segera jelas urusannya," kata dia.


Sudah terbukti dualisme kepemimpinan induk olahraga dan perpecahan di tingkat elitnya hanya berujung pada kehancuran pembinaan dan prestasi atlet-atletnya.

Triwatty juga menuturkan, equestrian juga sedang menunggu hasil dari Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Dalam situasi saat ini, kata dia, pengurusan provinsi berkuda memang ada di Pordasi, namun keanggotaan internasionalnya masih ada di Equestrian itu.

"Ke depan ada PON Jawa Barat dan gelaran lain, sehingga mudah-mudahan ke depan organisasi cabor berkuda ini menjadi satu," katanya.

Mengenai hasil CAS, tuturnya, ia mohon izin Nahrawi memublikasikan hasilnya di Indonesia.

Dia juga meminta arahan Nahrawi untuk memulai program karantina kuda di Indonesia agar tidak perlu membeli kuda dari luar negeri yang umumnya lebih mahal.


Terkait usulan karantina dan pembibitan kuda di dalam negeri, Nahrawi menunjuk Asdep Pembibitan Olahragawan, Bosar Napitupulu, segera membahas rencana itu dengan Kementerian Pertanian.

Pewarta: Yashinta Difa
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015