Pengadaan kapal dalam negeri serap tenaga kerja

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani optimistis kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengadaan kapal dari galangan kapal dalam negeri bisa meningkatkan utilitas industri tersebut dan mendorong penyerapan tenaga kerja langsung.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Franky mengatakan kebijakan tersebut diyakini dapat meningkatkan utilisasi industri perkapalan untuk pembangunan kapal baru yang saat ini masih sekitar 40 persen serta menambah penyerapan tenaga kerja langsung yang saat ini berkisar 60.000 orang.

"Hitungan kasarnya setiap investasi 1 juta dolar AS dapat menciptakan tenaga kerja langsung 75 orang dan tenaga kerja tidak langsung hingga 300 orang. Saat ini kami sedang mengawal minat investasi sektor perkapalan senilai 9,3 miliar dolar AS yang artinya dapat berpotensi menyerap tenaga kerja langsung hingga 700.000 orang," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kebutuhan kapal nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang mencapai di atas 1.000 kapal.

Dia merujuk pada kebutuhan pengadaan kapal untuk program tol laut yang diproyeksikan hingga 619 kapal dan proyeksi pengadaan kapal Kementerian Perhubungan hingga 365 unit untuk kapal perintis, kapal patroli, kapal navigasi dan kapal inspeksi.

"Itu belum termasuk kebutuhan kapal untuk kepentingan sektor migas, perikanan, kapal dinas dan lainnya," ujarmya.

Franky juga berharap, dalam jangka panjang pertumbuhan industri perkapalan nasional dapat meningkatkan angka ekspor nasional.

Pasalnya, potensi Indonesia untuk menjadi pemain utama di industri perkapalan global masih cukup besar, mengingat saat ini pangsa pasar Tanah Air hanya sekitar 0,3 persen. Angka tersebut masih di bawah Filipina sebesar 2,6 persen dan Vietnam 1,1 persen.

Sementara tiga pemain utama industri perkapalan adalah Tiongkok dengan pangsa pasar 41 persen, Korea Selatan 33 persen dan Jepang 18 persen.

Franky mengakui masih adanya kendala yang dihadapi oleh industri perkapalan nasional antara lain persoalan perizinan, insentif fiskal hingga akses pembiayaan perbankan.

Oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian teknis dan asosiasi industri perkapalan guna menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan industri tersebut.

"Salah satu yang direncanakan BKPM adalah integrasi perizinan untuk daerah yang terdapat kawasan industri galangan kapal seperti Lamongan (Jawa Timur) dan Tanggamus (Lampung)," pungkas Franky.