Gunawan: Presiden marah Pelindo II tidak berubah

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan bahwa baru-baru ini Presiden Jokowi marah besar di Pelabuhan Tanjung Priok karena Pelindo II sebagai operator pelabuhan belum bisa memperbaiki dwelling time.

Presiden Jokowi kesal karena proses bongkar muat sampai keluar pelabuhan butuh waktu lama. Masa tunggu atau dwelling time itu bisa mencapai 5,5 hari.

"Tapi di ruang Pusat Perizinan Impor Ekspor Terpadu (P3IET) tempat presiden marah-marah di Pelabuhan Priok, tetap sepi. Beberapa meja pelayanan seperti Kemenperin, BPOM, Kementan, terlihat kosong. Semua masih sama saja. Tidak ada yang berubah,” kata Heri dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur PT Pelindo II RJ Lino di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Presiden sehingga wajar, presiden Jokowi marah.

Dalam rapat itu, dirinya menyatakan, Indonesia masih bermasalah serius dengan tata kelola logistik. Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat Performance Logistic Index (LPI) Indonesia, masih buruk (peringkat 53). Bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia (posisi 25), Thailand (posisi 35), bahkan Singapura bisa mencapai peringkat 5 dunia.

“Ini jelas memprihatinkan, dan sekali lagi, masalah itu tidak bisa selesai lewat manajemen marah-marah,” katanya.

Masalah logistik, sambungnya, bukan perkara enteng. Logistik yang buruk mencerminkan infrastruktur dan manajemen pelabuhan yang jelek.

"Saya tidak bisa membayangkan jika di Tanjung Prok saja bisa berhari-hari, bagaimana dengan pelabuhan lain,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Buruknya tata kelola logistik seperti waktu tunggu yang berhari-hari, waktu pengiriman yang berlarut-larut, akan berdampak pada tingginya biaya perdagangan. Harga jual produk akan lebih mahal karena pengusaha harus membayar biaya tambahan seperti biaya penyimpanan. Ujungnya, harga produk tidak pernah bisa bersaing.

“Tata kelola logistik terkait erat dengan rantai supply dan kepastian waktu kirim bagi produsen dan eksportir. Itu akan sangat menentukan besarnya biaya transaksi ekspor-impor. Manajemen logistik yang buruk menyebabkan kerugian sebesar Rp3 ribu triliun.

“Itu adalah kerugian besar yang terjadi setiap tahun. Sampai saat ini, biaya logistik bisa mencapai 1/4 dari Produk Domestik Bruto (PDB). Manajemen logistik di Indonesia butuh reformasi total dan komprehensif.