Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden. Hanya saja, bila pertimbangannya untuk mengatasi kelesuan ekonomi, maka itu wajar dipercepat,"Ambon (ANTARA News) - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita, mendukung Presiden Joko Widodo mempercepat "reshuffle kabinet" dalam upaya mengatasi kelesuan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini.
"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden. Hanya saja, bila pertimbangannya untuk mengatasi kelesuan ekonomi, maka itu wajar dipercepat," katanya, di Ambon, Minggu.
Enggartiasto yang berada di Ambon dalam rangka memberikan rekomendasi DPP Partai Nasdem kepada empat pasangan Balon Bupati- Wakil Bupati di Maluku itu memandang perlu kelesuan ekonomi Indonesia segera diatasi.
"Sektor ekonomi berdampak terhadap lainnya sehingga harus ditangani agar tidak memengaruhi efektivitas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial," ujarnya.
Apalagi, penyerapan APBN juga terlambat sehingga kinerja anggota Kabinet belum optimal.
"Kami serahkan keputusan reshuffle yang merupakan kewenangan Presiden dengan pastinya mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskannya," kata Enggartiasto.
Disinggung penunjukan Sutiyoso menjadi Kepala BIN, dia menjelaskan, itu juga kewenangan Presiden yang telah mempertimbangkan kapasitas yang bersangkutan.
"Jangan dilihat bahwa yang bersangkutan adalah Ketua Umum PKPI sebagai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena kapasitasnya di bidang itu dinilai layak," tegasnya.
Mantan anggota DPR RI tiga periode yang turut menetapkan UU BIN dan intelijen itu memastikan Presiden Joko Widodo yang hanya mengajukan Sutiyoso ke DPR RI karena telah mempertimbangkan berbagai aspek dari mantan Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi kepercayaan kepada Sutiyoso itu karena kapasitasnya sehingga tidak perlu diragukan pengusulan Presiden Joko widodo yang menginginkan profesionalisme di bidang strategis negara tersebut," kata Enggartiasto Lukita.
Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
