Legislator soroti "serbuan" pekerja Tiongkok ke Indonesia

Sukabumi (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyoroti "serbuan" pekerja asal Tiongkok ke Indonesia yang tidak hanya duduk sebagai pejabat, tetapi juga sebagai buruh kasar.

"Ini jelas merugikan tenaga kerja Indonesia. Di saat rakyat sulit mencari kerja di dalam negerinya sendiri dengan banyak warga Tiongkok yang menjadi pekerja di Indonesia sudah pasti persaingan dalam mencari kerjaaan lebih sulit lagi," kata politikus Partai Gerindra asal Sukabumi ini dalam siaran persnya, Minggu.

Menurutnya, lapangan kerja di Indonesia khususnya dari sisi keahlian dan jabatan sudah mulai dikuasai oleh asing, terutama dari Tiongkok.

Walaupun kedatangan tenaga kerja asing itu akan memberi kemajuan bagi pengembangan kualitas SDM lokal, tetapi tidak harus seluruh sektor dikuasi oleh tenaga kerja asing, kedatangan tim ahli hanya untuk mengisi beberapa jabatan kosong di suatu perusahaan yang tidak bisa dilakukan oleh warga pribumi.

"Seharusnya, pemerintah peka dengan hal ini dan tidak harus membuka pintu lebar-lebar kepada warga asing, tetapi harus lebih selektif lagi," katanya.

"Ini harus segera ditindak lanjuti, jangan sampai orang asing menguasai seluruh sektor pekerjaan di dalam negeri. Selain itu, sesuai amanat UUD 1945 pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya," tambahnya.

Di sisi lain, pihaknya juga prihatin di saat banyak WNI mencari kerja di luar negeri, ternyata kesempatan kerja di dalam negeri dikuasai oleh asing khususnya dari Tiongkok. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPNP2TKI) pada 2015 menunjukkan jumlah TKI yang mencari kerja ke luar negeri meningkat 29%.

Bahkan, tingkat pengangguran terus meningkat dari 5,7% pada 2014 menjadi 5,81% di 2015 ini pemerintah justru membuka kesempatan kerja untuk tenaga kerja asing yang menyebabkan tenaga kerja lokal menjadi sulit bersaing karena faktor keterampilan dan pendidikan.

"Kami prihatin, di negerinya sendiri TKI hanya bisa menjadi tenaga kerja di lapis paling bawah, tapi untuk para pejabatnya berasal dari luar negeri. Bahkan parahnya lagi sekarang lapisan kerja paling bawah pun mulai diakuasai oleh asing sehingga warga pribumi hanya menjadi penonton di negerinya sendiri," kata Heri.

Ia meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi tentang ketenagakerjaan.

"Yang harus diperhatikan tetap kesejahteraan rakyat dan jika alasan keahlian sudah menjadi tugas pemerintah memberikan keahlian dan keterampilan," katanya.