PDIP buka sekolah politik hadapi Pilkada

Sekolah partai ini merupakan wujud keinginan untuk membangun kekuatan secara bersama-sama. Sasarannya PDI Perjuangan ingin memenangkan pemilu dengan cara gotong royong,"

Jakarta (ANTARA News) - DPP PDI Perjuangan (PDIP) membuka sekolah politik di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta yang sasarannya untuk dapat memenangkan pilkada serentak pada Desember 2015.

"Sekolah partai ini merupakan wujud keinginan untuk membangun kekuatan secara bersama-sama. Sasarannya PDI Perjuangan ingin memenangkan pemilu dengan cara gotong royong," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, pada pembukaan sekolah politik di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung Jakarta, Minggu.

Menurut Hasto Kristiyanto, sekolah politik ini diikuti oleh para bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015.

Dibukanya program sekolah partai ini, kata dia, menjadi penanda kesiapan PDIP dalam menghadapi pilkada serentak.

"Sekolah politik ini adalah angkatan pertama yang diikuti seratusan kader dan calon kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia," kata Hasto.

Ketua DPP PDIP, Komaruddin Watubun yang mendapat amanah sebagai kepala sekolah politik menjelaskan, sekolah politik diikuti sebanyak 137 kader yang merupakan bakal calon kepala daerah.

Mereka akan mengikuti sekolah politik, sejak Minggu ini hingga Jumat (3/7) mendatang yang lokasi pendidikannya dipusatkan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Menurut Komaruddin, secara formal tujuan pendidikan politik ini untuk memperkuat komitmen kerakyatan partai.

Ia menjelaskan, sejumlah materi sudah disiapkan untuk sekolah politik, mulai dari strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan trisakti dan nawa cita, bagaimana totalitas perjuangan PDIP, memahami dan melaksanakan pokok pikiran Bung Karno, hingga pengawalan strategi pemenangan pilkada.

"Sekolah partai ini sasarannya untuk mendorong semangat gotong royong dan disiplin. Siswa yang tak disiplin, bisa dipertimbangkan dicabut rekomendasinya," kata Komaruddin.

Anggota Komisi II DPR RI ini mencontohkan, peserta sekolah politik yang merupakan calon pilkada petahana, misalnya bupati, yang biasa pakai ajudan, saat sekolah politik tidak boleh dibantu ajudan.

Di sekolah politik, kata dia, semua siswa cukup bawa buku kecil berisi tuntutan ideologi.

"Di sekolah politik tidak ada bupati atau walikota," katanya.

Hasto Kristiyanto menambahkan, materi-materi dalam sekolah politik akan diisi oleh para pemteri kader PDIP.

Mereka antara lain, pengusaha dan anggota DPR RI Yanti B Sukamdani yang akan memberi materi soal bisnis dan pariwisata, dosen dan anggota DPR RI Hendrawan Supratikno akan memberi materi soal ekonomi dan keuangan.

Ada juga mantan menteri dan mantan anggota DPR RI Kwik Kian Gie yang merupakan guru ekonomi kerakyatan PDIP.

"Pak Hendrawan yang dididik langsung oleh Pak Kwik Kian Gie, juga akan memberikan materi soal politik anggaran jadi jurus pemenangan pilkada," jelasnya.

Kemudian, Ketua Fraksi PDIP di MPR RI Ahmad Basarah juga akan mengisi materi soal pemantapan idiologi partai

"Basarah memiliki kemampuan agitasi serta ideologi yang matang," katanya.