Jakarta (ANTARA News) - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhayono membentuk Tim Investigasi katering jamaah haji Indonesia perlu didukung karena dengan tim tersebut kasus kelaparan jamaah haji akan bisa diungkap dan diusut. "Pembentukan tim investigasi itu, menurut saya, merupakan salah bentuk ketidakpercayaan kepada menteri agama, di samping tim ini menunjukkan masih buruknya penanganan ibadah haji. Namun apapun alasannya, kita perlu mendukung pembentukan dan kerja tim ini," kata Ketua DPR Agung Laksono di Jakarta, Minggu. Menurut informasi yang diterima Agung, tim investigasi dan evaluasi haji 1427 H itu akan diberangkatkan hari Senin (8/1) ke Makkah untuk meneliti kasus haji lapar yang memalukan bangsa Indonesia. "Kita sambut baik langkah Presiden yang bersikap tegas dan merespon secara cepat keluhan umat Islam di Indonesia terhadap pelaksanaan haji yang amburadul ini," kata Agung Laksono yang menambahkan kasus katering untuk jamaah haji ini juga akan menjadi sorotan DPR dalam pembukaan masa persidangan pada Senin (8/1). Kasus keterlambatan katering untuk jamaah haji di Makkah harus menjadi perhatian sangat serius. Karena itu, penting dilakukan pengiriman tim ke Makkah supaya diambil kesimpulan yang betul, katanya. "Saya yakin, pembentukan tim itu sebagai antisipasi presiden untuk mencegah jangan ada yang ditutup-tutupi dalam kasus kelaparan haji," katanya. Dia mengharapkan, tim investigasi haji lapar ini tidak bekerja asal-asalan. Sebaiknya maksud baik presiden membentuk tim ini jangan disalahgunakan. Dia menegaskan, kelaparan yang menimpa para jemaah haji Indonesia harus menjadi tanggung jawab Menag. Kalaupun itu terjadi karena kealpaan Menag, harus ada tindakan dari Presiden supaya ada kejeraan. Soal mundur tidaknya Menteri Agama, itu terserah Presiden. "Saya yakin, tidak ada tekanan dari pihak Kerajaan Arab Saudi untuk mengalihkan soal makanan jamaah kita selama di Arafah dan Mina dari masalah Ana Catering. Konon kabarnya supaya hemat, tapi boro-boro hemat wong nyatanya makanan telat sehingga jamaah haji kita kelaparan," katanya. Dia menegaskan, tidak ada artinya dilakukan penghematan kalau kemudian yang terjadi adalah kelaparan. Ditanya munculnya hak angket dan hak interpelasi haji lapar di DPR, Agung bisa memahami karena penggunaan hak itu menjadi wewenang anggota DPR. Hanya saja, lebih baik masalahnya dibawa saja ke Komisi VIII DPR. "Saya sudah minta Komisi VIII DPR segera panggil Menag. Tanyakan, kenapa terjadi kelaparan? Apa ada kewajiban untuk alihkan urusan makanan ke Ana catering, apakah ada sesuatu di balik itu, harus ada klarifikasi dari Menag," katanya. "Itu memang hak anggota. Pimpinan DPR akan merespon sesuai prosedur. Sampai sekarang belum disampaikan ke pimpinan DPR. kalau sudah disampaikan akan dibahas di Bamus untuk dibahas apakah bisa dilanjutkan ke rapat paripurna atau tidak," katanya. Mengenai sikap politik Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR terhadap munculnya hak interpelasi kasus haji lapar, Agung yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar menjelaskan, Golkar memang perlu memberi perhatian kepada kasus katering jamaah haji ini. Namun sebelum bersikap, FPG akan terlebih dahulu mempeelajari kasus ini dengan data yang rinci dan akurat. Sebaiknya, sikap Golkar menunggu hasil investigasi yang dilakukan tim investigasi. "Kita pelajari secara lebih mendalam berdasarkan data-data akurat. Supaya apa yang kita putuskan tidak dilihat publik sekadar ikut-ikutan," katanya. Ketua Umum Dewan Pemakmuran Masjid di Indonesia yang juga merangkap anggota Komisi II DPR KH Zadjuli Djuwaeni mengatakan, interpelasi haji lapar itu hanya basa-basi saja. Daripada Presiden bolak-balik ke DPR untuk menjelaskan masalah tersebut ke DPR, lebih baik Maftuh Basyuni mengundurkan diri saja dari jabatan Menteri Agama karena tidak mampu. "Sebagai kawan saya menyarankan, daripada dipecat tidak enak hati dan malu, lebih baik Maftuh mengundurkan diri saja. Dalam kaitan ini, Presiden SBY harus tunjukkan ketegasannya," kata Kiai Zadjuli. Politisi PKS asal Ciputat itu menilai, tim investigasi dan evaluasi haji yang dibentuk Presiden sebaiknya tidak usah ke Makkah karena hanya buang-buang enerji dan biaya. Lebih baik tim mengevaluasi kontrak-kontrak yang dibuat Menteri Agama dan anak buahnya. Teliti dengan cermat, ada apa dibalik pembuatan kontrak dengan Anna Catering. Ada apa kok tiba-tiba dipindahkan ke Anna Catering, Menag harus jelaskan itu," katanya. Dia mengemukakan, pengembalian uang kompensasi sebesar 300 real itu merupakan pelecehan dan pelarian dari tanggung jawab. Kekhusyukan di Arafah untuk sahnya ibadah haji tidak bisa dibeli dengan uang 300 real.Sebagai Menag, Maftuh mestinya maklum bahwa kekhusyukan menunaikan ibadah dengan perut kenyang sangat berbeda dengan perut lapar, makanya saya bilang pemberian uang 300 real itu penghinaan," kata Zajuli. Anggota Komisi II DPR itu curiga, jangan-jangan pengalihan tender makanan (untuk para jemaah) kepada Anna Catering itu dalam rangka tujuan tertentu. Lagi pula Menag belum mengetahui bahwa Anna Catering belum teruji kesuksesannya untuk melayani makanan untuk 200 ribu jamaah. Biasanya, pengalihan kontrak itu karena beberapa alasan, antara lain karena perusahaan katering lama bermasalah atau tidak mampu memberi pelayanan dengan baik sehingga jamaah terlantar. Namun, selama puluhan tahun masalah itu ditangani perusahaan katering Muassasah tidak ada masalah. "Kalau alasannya untuk cari yang lebih murah, juga tidak tepat karena kenyataannya jemaah haji kita malah kelaparan. Saya ini tiap tahun naik haji jadi sangat paham liku-likunya dan tidak bisa dibohongi," katanya. Kalau makanan harus didrop dari luar (maksudnya dari Makkah) hal itu tidak mungkin karena mulai 8 Dzulhijah semua jalan menuju Arafah penuh sesak manusia sehingga kendaraan darat sulit masuk, kecuali Anna Catering mengangkut makanannya dengan helikopter atau punya dapur di Arafah dan Mina. Kalaupun punya dapur di dua tempat itu, maka harus ditopang dengan tenaga distribusi dalam jumlah besar untuk mengantar makanan itu. "Jadi, jangan pakai alasan sabotase dari pihak tertentu. Tidak usah disabotase, kalau makanan dikirim dari luar, pasti nggak bisa lewat. Saya curiga, kalimat sabotase ini untuk menghindari kesalahan saja," katanya. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007