Jakarta (ANTARA News) - DPR menilai perkembangan makro ekonomi cukup menggembirakan, namun hal itu belum diiringi menggeliatnya sektor mikro ekonomi, sehingga tim ekonomi kabinet masih harus bekerja keras agar kinerjanya membaik. Demikian disampaikan Ketua DPR, Agung Laksono, di Jakarta, Minggu berkaitan dengan masa persidangan DPR yang dimulai pada Senin (8/1). Persoalan ini menjadi salah satu sorotan DPR yang disampaikan Agung Laksono dalam pembukaan masa persidangan tersebut. Menurut Agung, ada dua alternatif untuk menggerakkan sektor mikro ekonomi, yaitu menggerakkan atau menggenjot ekspor serta mendorong investasi dalam negeri dan luar negeri. "Saat ini investasi asing justru mengalami penurunan," katanya. Hal yang cukup menggembirakan adalah naiknya nilai ekspor. "Ekspor memang mengalami sedikit kenaikan, namun kenaikan itu bukan pada volumenya. Kenaikan nilai ekspor karena terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditi di luar negeri," katanya. Menurut kajian komisi-komisi terkait di DPR, kata Agung, alternatif lain yang mungkin bisa ditempuh untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah penyerapan dana belanja pembangunan di daerah-daerah. Hal itu diharapkan bisa mendorong tumbuhnya perekonomian di daerah. DPR pada Masa Persidangan ketiga Tahun sidang 2006-2007, yang akan dimulai Senin 8 Januari sampai 30 Maret 2007 akan menangani 38 Rancangan Undang-Undang (RUU) baik dari usul inisiatif DPR maupun Pemerintah. Banyak RUU yang memiliki nilai strategis dan sangat dinantikan kehadirannya dalam rangka memberikan dukungan bagi pembangunan ekonomi maupun demokrasi di Indonesia. Menurut Agung, dalam pelaksanaan tugas bidang anggaran Dewan akan memfokuskan diri kepada pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2005 yang telah diaudit oleh BPK dan diharapkan selesai pada masa sidang ini. Dewan juga akan memproses siklus pembahasan RUU APBN untuk tahun anggaran mendatang, di samping akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan APBN 2007. Untuk di bidang pengawasan, DPR akan membicarakan dengan menteri terkait sehubungan dengan masalah katering untuk jamaah haji. DPR juga memberi perhatian pada banyaknya musibah transportasi termasuk tenggelamnya beberapa kapal motor, yang terbanyak korbannya adalah KM Senopati Nusantara. "Berkaitan dengan berbagai musibah tersebut, Dewan akan memanggil menteri terkait pada masa sidang ketiga ini," katanya. Terkait kasus katering haji, Dewan akan meminta Departemen Agama untuk memberikan penjelasan atas kasus ini di depan rapat Komisi VIII DPR. Kasus katering terjadi pada saat jamaah haji Indonesia melakukan wukuf di Arafah dan melaksanakan proses haji lainnya di Mina, dimana mereka tidak menerima 8 kali jatah makan. Padahal saat mereka di Arafah para jemaah haji harus berkonsentrasi untuk melakukan wukuf sebagai persyaratan keabsahan haji mereka. Masalah yang berkaitan dengan bidang politik, hukum dan keamanan juga tidak lepas dari pengamatan DPR. Dewan akan membahas beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang menimbulkan polemik bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat. (*)

Copyright © ANTARA 2007