Kecuali kalau dicari-cari dan mengada-ada, rakyat akan marah."Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya tak perlu melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau Dana Aspirasi.
"Tidak perlu lobi Presiden karena sudah sehati antara PDIP dan Presiden Jokoiwi," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia menyatakan, dana aspirasi bagi anggota DPR RI senilai Rp20 miliar per tahun dalam bentuk program tidak akan disetujui Presiden Jokowi.
"Pelaksanaan dana aspirasi perlu dukungan pemerintah, maka saya belum begitu yakin pemerintah akan setujui dana aspirasi ini," kata Basarah.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengemukakan, Presiden Jokowi tidak akan menyetujui program UP2DP itu karena beberapa alasan.
"Saya analisa dari aspek keuangan negara, maka saya menduga pemerintah belum dapat merelasisasi keputusan DPR RI itu. Atas dasar pertimbangan itu, keputusan DPR tentang dana aspirasi, belum dapat direalisasi dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Ia menegaskan, alasan karena keuangan negara yang pada saat ini belum mencukupi karena pertumbuhan ekonomi yang melambat, tidak akan ada dampak meskipun tujuh fraksi mendukung dana aspirasi.
"Kalau dilihat secara realistis, tidak bisa tidak, DPR akan bisa terima, memahami. Ini fakta. Kecuali kalau dicari-cari dan mengada-ada, rakyat akan marah," katanya.
Hal yang pasti, dikatakannya, bila Presiden Jokowi menyetujui dana aspirasi itu, maka sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP akan mendukung.
"PDIP sebagai partai pemerintah, kita mendukung bila Presiden Jokowi menyetujui usulan dana aspirasi," demikian Basarah.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015
