Kalau DPR memerlukan kebutuhan di dapil, soal peternakan, kesehatan, dan lain sebagainya, bisa mengawalnya dalam acara-acara musrenbang,"Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Hanura mendorong anggota dewan untuk mengawal aspirasi daerah pemilihan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ketimbang lewat dana aspirasi, agar tepat sasaran.
"Kalau DPR memerlukan kebutuhan di dapil, soal peternakan, kesehatan, dan lain sebagainya, bisa mengawalnya dalam acara-acara musrenbang," jelas Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon di gedung parlemen, Jakarta, Selasa malam.
Nurdin menyatakan fraksinya menolak disetujuinya Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Menurutnya, dengan disetujuinya dana aspirasi itu maka anggota DPR RI seperti "berjualan" agar dipilih kembali oleh rakyat dengan memanfaatkan uang pemerintah.
"Sidang paripurna terkait dana aspirasi tadi penuh perdebatan, di mana menurut kami seharusnya semua perencanaan negara harus diikuti dengan konstitusi yang ada melalui musrenbang, bukan anggota memiliki dana dan bisa melakukan pembangunan-pembangunan di daerah," kata dia.
Dia mengatakan mayoritas anggota DPR berasal dari daerah pemilihan Pulau Jawa. Sehingga penyaluran dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per tahun per anggota DPR akan lebih banyak di Pulau Jawa.
"Di Papua hanya delapan anggota, di Jawa hampir 300-400 orang, ini kan tidak ada keadilan, sementara DPR harus mencerminkan nasionalisme republik," tegas dia.
Pada Selasa petang, sidang paripurna DPR RI menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp11,2 triliun per tahun bagi anggota dewan, meskipun tiga fraksi yakni Hanura, PDIP dan Nasdem menolak.
Dengan disetujuinya program tersebut, masing-masing anggota dewan akan dibekali dana Rp20 miliar per tahun untuk kepentingan pembangunan di daerah pemilihannya. Pembahasan soal dana aspirasi ini menuai sejumlah perdebatan.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
